Mewujudkan Ekonomi Konstitusi
Jika anda pernah belajar ilmu ekonomi, anda pasti tahu bahwa ada banyak aliran ekonomi di dunia ini. Ada aliran ekonomi neoklasikal, pasar bebas, dan neoliberal yang sering dikaitkan dengan pemikiran Adam Smith. Kemudian ada aliran ekonomi sosialis yang dikaitkan dengan Karl Marx. Dalam sejarah, ada yang mengatakan, “Indonesia harus memilih A” atau ada yang mengatakan, “sebaiknya kita memilih B.” Pertentangan ini masih ada hingga sekarang. Namun, menurut pendapat saya, mengapa kita harus memilih? Kita dapat mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme. Gabungan terbaik dari kedua aliran ini disebut oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan juga ayah saya Prof. Sumitro sebagai ekonomi kerakyatan, atau ekonomi Pancasila, yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33. Kita juga bisa menyebutnya sebagai “ekonomi konstitusi”.
Setelah tahun 1998, Kita Keliru
Saya ingin mengingatkan bahwa setelah tahun 1998, sebagai bangsa, kita seakan-akan melupakan identitas kita. Kita meninggalkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kita meninggalkan ekonomi Pancasila. Inilah mengapa saya berjuang selama belasan tahun ini. Saya ingin menggugah kembali kesadaran kita, mengingatkan ajaran-ajaran Bung Karno: berdiri di atas kaki kita sendiri. Ini adalah hal yang mendasar namun sering kita lupakan. Kita percaya pada globalisasi, kita percaya bahwa dunia sudah tidak memiliki batas, borderless world. Namun saat kita ingin pergi ke Amerika, kita tidak bisa masuk tanpa visa. Kadang kita bahkan tidak mendapat visa. Ini menunjukkan bahwa batas tetap ada. Meskipun kita banyak berdagang, batas tetap ada. Oleh karena itu, kita harus memiliki kekuatan sendiri.
Nasionalisme bukanlah hal yang buruk. Nasionalisme adalah mencintai bangsa sendiri. Jika bukan kita yang mencintai bangsa kita, lalu siapa lagi? Apakah kita harus meminta belas kasihan dari bangsa lain? Nasionalisme bukan hal yang hina. Setiap bangsa membela kepentingan nasional mereka. Mengapa bangsa Indonesia tidak boleh membela kepentingan kita? Mengapa petani kita tidak boleh dibantu oleh negara? Sebagai contoh, di bidang pertanian, petani di Amerika dibantu oleh negaranya, begitu pula dengan petani di Australia, Vietnam, dan Thailand. Jika kita menyatakan bahwa kepentingan nasional kita harus dijaga, seringkali kita dianggap anti asing. Namun sebenarnya, kita tidak boleh anti asing. Dunia semakin sempit, dan tradisi kita sebagai bangsa yang terbuka harus tetap dijaga. Kita dapat bersahabat, namun kita harus kuat dan mandiri. Kemampuan dan kemandirian suatu negara dalam memproduksi berbagai barang di dalam negeri dapat diukur melalui indeks kompleksitas ekonomi. Kita harus segera meningkatkan produksi dalam negeri untuk menguatkan ekonomi kita.
Tujuan Kita: Ekonomi Konstitusi, Bukan Sosialisme
Sosialisme murni, meskipun terdengar bagus dalam teori, sebenarnya sulit untuk dijalankan. Prinsip kesetaraan yang ekstrem dalam sosialisme murni tidak dapat dilaksanakan. Jika setiap orang diberi upah yang sama, tidak ada insentif bagi orang untuk bekerja keras. Pada akhirnya, sosialisme murni akan gagal. Oleh karena itu, pemikiran Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Syahrir bahwa ekonomi harus menjadi campuran yang menggabungkan yang terbaik dari kapitalisme dan sosialisme adalah tepat. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ekonomi kita harus berdasarkan semangat gotong royong. Ekonomi yang kuat harus membantu yang lemah. Kesetimbangan harus diciptakan, bukan semata-mata yang kuat yang menang.
Paham Ekonomi Konstitusi: Bebas Boleh, Tetapi Harus Waspada
Ekonomi kita harus menjadi ekonomi tengah, ekonomi campuran, ekonomi konstitusi. Kita harus mengambil yang terbaik dari kapitalisme, yang mendorong inovasi, kewirausahaan, dan investasi, namun diimbangi dengan perlindungan bagi rakyat yang banyak. Pemerintah harus aktif dalam membangun ekonomi, menyelamatkan negara, dan mengurangi kemiskinan. Kapitalisme murni yang melepaskan segalanya ke pasar tanpa perlindungan akan berujung pada kesenjangan sosial yang lebar. Sosialisme yang memberikan perlindungan berlebihan tanpa pendidikan, keterampilan, dan manajemen yang baik juga tidak akan berhasil. Pemerintah harus memiliki strategi yang tepat dalam membangun negara dan mengurangi kemiskinan.
Paham Ekonomi Konstitusi: Pemerintah Harus Jadi Pelopor
Dalam paham ekonomi konstitusi, pemerintah harus menjadi pelopor dalam pembangunan ekonomi, pertanian, infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah tidak boleh hanya berperan sebagai wasit, tetapi harus aktif dalam memberi arahan dan bantuan kepada rakyat yang membutuhkan. Pemerintah harus membantu mereka yang berada di bawah garis kemiskinan agar memiliki kemampuan, pendidikan, keterampilan, dan gizi yang memadai untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka.
Paham Ekonomi Konstitusi: Pemerintah Harus Proaktif
Pemerintah harus berperan sebagai pelopor dalam membangun ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton, namun harus aktif terlibat dalam proses pembangunan ekonomi. Pemerintah harus memiliki strategi yang tepat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
