Jakarta – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, berkomitmen untuk menjaga posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yaitu di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers mengenai Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada hari Senin (24/6).
“Saya sudah menyampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo dan beliau juga memberikan jaminan. APBN 2024 akan tetap menjaga defisitnya di bawah 3% dan ini adalah komitmen yang sama yang sudah kami sampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen untuk menjaga defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan DPR telah menyetujui defisit APBN berada dalam kisaran 2,29-2,82 persen terhadap PDB.
“Postur RAPBN 2025 masih dalam kisaran tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, penjagaan terhadap defisit APBN yang terus dilakukan juga membantah kabar mengenai peningkatan rasio utang hingga 50 persen dari PDB.
“Posisi RUU APBN 2025 sedang dalam proses ini, komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi yang terus kami lakukan dengan tim Presiden terpilih menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang kami susun di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dengan program prioritas yang ingin dilaksanakan oleh pemerintahan baru presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo,” jelas Menkeu.
Thomas Djiwandono sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran juga memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang hingga mencapai 50 persen dari PDB.
“Itu tidak mungkin. Intinya, kami tetap berkomitmen terhadap target-target yang sudah direncanakan pemerintah dan akan disepakati DPR nantinya,” ungkapnya.
Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memenuhi target-target yang direncanakan pemerintah dan telah disetujui oleh DPR RI dalam RAPBN 2025 nanti.
“Intinya kami berkomitmen terhadap target-target yang akan direncanakan pemerintah dan telah disepakati oleh DPR nantinya,” ujar Thomas.
