Nana Sudjana Persiapkan Kenaikan Partisipasi Pemilih di Pilkada Jateng hingga 82 Persen
Selasa, 09 Juli 2024 – 20:39 WIB
Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mulai memanaskan persiapan Pilkada serentak 2024 dengan target yang tidak kecil: angka partisipasi pemilih minimal 82 persen. Target itu dipasang setelah pada Pemilu sebelumnya Jawa Tengah berhasil melampaui sasaran dengan capaian 82,5 persen.
Target Naik, Kesiapan Harus Lebih Awal
“Target saya ketika Pemilu lalu sebanyak 80 persen. Alhamdulillah, bisa tercapai 82,5 persen. Pilkada ini kami tingkatkan karena pilkada ini masyarakat akan memilih bupati/wali kota dan gubernurnya sehingga kami harapkan minimal 82 persen,” kata Nana Sidjana saat Rapat Desk Pilkada dan Kondusifitas Wilayah di Gedung Gradhika Semarang, Selasa, 9 Juli 2024.
Nana menegaskan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan penyelenggara pemilu sudah harus berada dalam satu ritme untuk mengawal jalannya pilkada agar aman, lancar, dan tetap kondusif. Menurut dia, kesiapan tidak boleh menunggu tahapan berjalan, melainkan harus dirapikan sejak jauh hari.
Antisipasi Sejak Sebelum Pendaftaran
Karena itu, rapat digelar lebih awal, bahkan sebelum tahapan pendaftaran peserta pilkada dimulai. Langkah ini, kata Nana, dimaksudkan agar pemerintah daerah bisa menyiapkan seluruh kebutuhan teknis maupun nonteknis sejak awal, termasuk menghadapi potensi dinamika di lapangan.
Ia juga menyoroti bahwa Pilkada 2024 menjadi momen penting karena disebut sebagai pilkada serentak pertama se-Indonesia. Dalam situasi seperti itu, kesiapan daerah dinilai perlu dioptimalkan agar semua tahapan dapat berlangsung tanpa hambatan berarti.
Empat Indikator Keberhasilan
Nana menjelaskan, ada empat indikator yang menjadi tolok ukur suksesnya penyelenggaraan pilkada, yakni tingginya partisipasi masyarakat, terjaganya kondusivitas wilayah, tahapan pilkada yang berjalan baik, dan pemerintahan tetap berfungsi dengan normal selama proses berlangsung.
Dalam penyelenggaraan pilkada, ia menekankan pentingnya mengutamakan pencegahan ketimbang penindakan. Upaya itu, menurut Nana, bisa ditempuh lewat sosialisasi yang lebih masif, edukasi kepada masyarakat, serta komunikasi yang terus dibangun antara pemerintah, penyelenggara, dan warga.
