Jakarta – Jeffrey Sachs, seorang ekonom dan advokat SDGs di bawah Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan bahwa program makan bergizi gratis adalah bentuk investasi dan cara efektif bagi negara untuk meningkatkan gizi masyarakatnya.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sachs saat menghadiri seminar publik dengan tema “Building a Sustainable Future Through Lifelong Learning and Skill Development” yang diselenggarakan oleh Prakerja, United in Diversity Foundation (UID), dan The Sustainable Development Solutions Network (SDSN) baru-baru ini, yang ringkasannya dipublikasikan di website prakerja.go.id.
“Program ini adalah ide yang sangat baik dan efektif dalam meningkatkan gizi yang dilakukan oleh negara. Program ini dimulai sejak usia dini dan bekerjasama dengan program makan di sekolah,” kata Sachs seperti dilansir pada Senin (8/7).
Meski menyadari bahwa program makan bergizi gratis tidak murah, Sachs mengatakan bahwa jika program ini dilaksanakan dengan baik, maka akan menjadi investasi dengan dampak yang signifikan.
Ia juga menjelaskan bahwa program ini memberikan dampak dan manfaat yang besar, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Menurut Sachs, program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dan ibu hamil untuk mendapatkan asupan makanan bergizi secara teratur, sehingga mereka dapat terhindar dari stunting dan kekurangan gizi yang dapat berdampak pada perkembangan gizi dan mental.
Selain itu, program ini juga mendukung proses belajar mengajar dan mencetak tenaga kerja berkualitas untuk masa depan.
Lebih lanjut, implementasi program makan bergizi gratis ini juga membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 2, yaitu mengatasi kelaparan dan malnutrisi.
“SDGs, dengan 17 tujuannya, menawarkan panduan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang,” kata Sachs.
Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, telah menjanjikan program makan bergizi gratis bagi para siswa di sekolah. Sebelumnya, pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah sepakat untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan APBN 2025 untuk program ini.
