Karimun — Bea Cukai Tanjung Balai Karimun kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap peredaran barang ilegal. Melalui pemusnahan barang milik negara (BMN) hasil penindakan sepanjang 2022–2024, lembaga ini memusnahkan barang senilai total Rp 4,04 miliar dengan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 2,19 miliar.
Barang Sitaan dari Berbagai Jenis Pelanggaran
Pemusnahan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Di dalam daftar barang yang dimusnahkan terdapat 46 unit telepon genggam, 12 unit laptop, 7 personal computer (PC), 1 unit televisi, 2 unit speaker, 33.000 kilogram jagung, serta 363 koli tekstil dan produk tekstil (TPT).
Tak hanya itu, barang hasil penindakan juga mencakup 995.005 batang hasil tembakau (HT) ilegal dan 62,63 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal. Sementara itu, Kanwil Khusus Kepulauan Riau turut melakukan pemusnahan terhadap 2.181.760 batang HT ilegal dan 388,080 liter MMEA ilegal.
Penegakan Hukum dan Perlindungan Masyarakat
Langkah pemusnahan ini menunjukkan bahwa penindakan tidak berhenti pada penyitaan, tetapi juga pada penghilangan barang dari peredaran agar tidak kembali merugikan negara maupun masyarakat. Bea Cukai Tanjung Balai Karimun menempatkan kegiatan ini sebagai wujud nyata pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang terus dijalankan secara konsisten.
Acara tersebut juga dihadiri sejumlah pihak, di antaranya Pemkab Karimun, Kejaksaan Negeri Karimun, Kepolisian Resor Karimun, serta instansi terkait lainnya. Kehadiran lintas lembaga ini memperlihatkan bahwa pemberantasan barang ilegal di Karimun tidak berjalan sendiri, melainkan bertumpu pada kerja sama yang berlapis.
Kolaborasi Jadi Kunci Pengawasan
Bea Cukai Tanjung Balai Karimun berharap sinergi antarinstansi dapat terus terjaga agar pengawasan terhadap barang ilegal semakin efektif. Dengan penindakan yang berkelanjutan, negara diharapkan tidak hanya terhindar dari potensi kerugian, tetapi juga memperoleh ruang lebih besar untuk memperkuat keuangan negara dan mendukung pembangunan nasional.
