Prabowo Subianto memanfaatkan panggung World Governments Summit 2025 di Dubai untuk menegaskan arah kebijakan pemerintahannya: membangun manusia sekaligus memperkuat fondasi negara. Dalam keynote speech-nya, Presiden RI menempatkan dua program andalan, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), sebagai langkah yang bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia.
MBG Disebut Investasi untuk Generasi Berikutnya
Di hadapan forum internasional itu, Prabowo menekankan bahwa program MBG dirancang untuk menjangkau jutaan warga, terutama anak-anak dan ibu hamil. Menurutnya, penyediaan makanan bergizi setiap hari di 330.000 sekolah di seluruh Indonesia merupakan langkah besar yang bisa mengubah kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Target program tersebut mencakup lebih dari 85 juta anak dan wanita hamil. Prabowo menggambarkannya sebagai kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memberi dampak strategis bagi masa depan bangsa. Dalam pandangannya, pemenuhan gizi sejak dini akan menentukan daya saing generasi mendatang.
Cek Kesehatan Gratis untuk Pencegahan dan Deteksi Dini
Selain MBG, Prabowo juga menyoroti CKG sebagai program yang membantu masyarakat menghemat pengeluaran kesehatan. Fokus utamanya ada pada pencegahan dan deteksi dini, sehingga masalah kesehatan bisa ditangani lebih cepat sebelum berkembang menjadi beban yang lebih besar.
Dengan pendekatan ini, pemerintah ingin memperluas akses layanan dasar tanpa membuat masyarakat terbebani biaya. CKG diposisikan sebagai pelengkap dari agenda pembangunan manusia, terutama untuk memperkuat kesehatan publik sejak awal.
Infrastruktur Dibuka untuk Kolaborasi Swasta
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung pembangunan infrastruktur publik sebagai bagian dari strategi pemerataan. Pemerintah, katanya, mengundang sektor swasta dari dalam maupun luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, jalur energi, hingga jaringan digital.
Langkah itu diarahkan untuk mengurangi kesenjangan geografis, memperkuat konektivitas antardaerah, dan membuka ruang pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan infrastruktur yang lebih baik, pemerintah berharap distribusi barang, mobilitas masyarakat, dan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah bisa bergerak lebih cepat dan lebih merata.