Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk dididik oleh TNI. Menurut Atnike, kebijakan ini perlu ditinjau ulang karena bukan kewenangan TNI untuk melakukan pendidikan kewarganegaraan. Atnike menekankan bahwa seharusnya siswa diajak untuk mengunjungi instansi atau lembaga tertentu dalam rangka memahami tugas dan fungsi mereka, namun kebijakan mengenai pendidikan yang berhubungan dengan kemiliteran tidak tepat, terutama jika dilakukan sebagai bentuk hukuman terhadap siswa yang dianggap bermasalah. Hal ini dianggap sebagai proses di luar hukum, terutama bagi anak di bawah umur. Atnike Nova Sigiro menegaskan bahwa perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan tersebut guna menghindari penyalahgunaan hak asasi manusia dan menjaga keadilan.
Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak TNI: Tinjauan Komnas HAM
Read Also
Recommendation for You

Indonesia sedang mengalami fenomena triple planetary crisis, yaitu krisis iklim, pencemaran, dan keanekaragaman hayati. Menurut…

Peningkatan Arus Lalu Lintas di Tol Jakarta-Cikampek Selama Libur Imlek 2026 Selama periode libur panjang…

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menggelar “Festival Pecinan di TMII” untuk merayakan Hari Raya Imlek…

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Jhonny Edison Isir, menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam…








