Pada tanggal 27 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif-inisiatif ini kini memerlukan umpan balik dari masyarakat untuk memastikan implementasi yang lebih baik di masa depan. Isra Ramli dari Kantor Komunikasi Presiden (KPC) menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan umpan balik konstruktif guna meningkatkan manfaat dari program-program tersebut.
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah contoh program pemerintah yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan, tetapi juga memberdayakan masyarakat. Program ini tidak hanya menyediakan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah, tetapi juga membuka peluang kerja dengan melibatkan masyarakat dalam penyediaan makanan. Selain itu, bantuan sosial disalurkan kepada 18,27 juta keluarga penerima manfaat dan Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada 10 juta keluarga untuk membantu mereka mandiri.
Presiden Prabowo telah merespons kebutuhan masyarakat Indonesia dengan menerapkan 28 kebijakan baru dalam enam bulan pertama menjabat. Dalam rangka mendengarkan tanggapan warga terhadap program-program pemerintah, KPC akan mengumpulkan umpan balik dari penerima manfaat untuk meningkatkan pengiriman program tersebut.
Dalam kerjasama dengan DPP Gempita, KPC akan mengadakan forum Diplomasi Publik: Negara Mengirim, Rakyat Menjawab di Jakarta pada 28 Mei 2025. Acara ini memberikan kesempatan bagi pejabat pemerintah dan penerima manfaat program untuk berinteraksi langsung. Warga dapat berbagi kesaksian, kritik, dan ide, sementara pejabat pemerintah dapat merespons langsung.
Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, penting bagi masyarakat untuk berbicara dan negara untuk mendengarkan apakah program-program ini benar-benar efektif dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap program-program pemerintah.