Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2025. Rapat ini diselenggarakan dalam situasi darurat politik dan sosial akibat gelombang demonstrasi yang menuntut evaluasi terhadap anggota DPR. Dalam sidang tersebut, disepakati langkah-langkah tegas, seperti pencabutan keanggotaan bagi anggota DPR yang terlibat kontroversi serta moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025. Langkah ini diambil untuk memulihkan kepercayaan publik. Presiden juga menekankan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat, dengan meminta kementerian dan lembaga membuka akses bagi publik untuk menyampaikan masukan secara damai, tetapi juga menegaskan bahwa aparat akan bertindak tegas jika terjadi aksi anarkis. Ini adalah poin-poin penting dari hasil rapat tersebut.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan penting setelah rapat kabinet pada tanggal 31 Agustus 2025. Beberapa poin penting yang menjadi sorotan adalah, pertama, pimpinan partai politik diminta untuk bertindak tegas terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru dan kontroversial. Mulai 1 September 2025, partai dapat mencabut keanggotaan anggota DPR yang melanggar aturan tersebut. Kedua, proses pemeriksaan terhadap petugas yang terlibat dalam kasus Affan harus dilakukan dengan cepat, transparan, dan dapat diakses publik. Ketiga, pimpinan DPR diminta untuk mengevaluasi besaran tunjangan anggota DPR dan memberlakukan moratorium kunjungan ke luar negeri. Keempat, presiden meminta pimpinan DPR dan seluruh kementerian/lembaga untuk membuka ruang aspirasi dengan mengundang tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk berdialog serta menerima masukan secara terbuka. Dan kelima, aparat kepolisian diminta untuk fokus pada melindungi masyarakat dan fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat.
Rapat tersebut menegaskan bahwa stabilitas nasional menjadi prioritas utama dalam situasi yang menantang. Pemerintah menilai bahwa tanpa stabilitas, agenda pembangunan dan pemulihan ekonomi tidak akan berjalan dengan optimal. Presiden mengimbau agar seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, sambil menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
