Gelombang demonstrasi belakangan ini telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan. Beberapa partai politik telah mengambil langkah kuat dengan menonaktifkan lima anggota DPR RI yang dianggap telah menyampaikan pernyataan atau melakukan tindakan yang menyinggung perasaan rakyat. Keputusan tersebut diumumkan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan strategis dengan pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa partai politik mengambil langkah nyata dengan mencabut keanggotaan, mengurangi tunjangan, dan memberlakukan moratorium kunjungan ke luar negeri bagi anggota dewan yang bersalah.
Beberapa anggota DPR yang dinonaktifkan antara lain Ahmad Sahroni dari Partai NasDem, Nafa Urbach juga dari Partai NasDem, Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional, Uya Kuya juga dari Partai Amanat Nasional, dan Adies Kadir dari Partai Golkar. Setiap anggota dinonaktifkan atas penyampaian pernyataan yang dianggap menyakiti perasaan rakyat. Langkah tegas yang diambil oleh beberapa partai politik diharapkan dapat meredakan ketegangan di masyarakat dan memperkuat komitmen wakil rakyat untuk lebih memperhatikan aspirasi masyarakat.
Presiden Prabowo menekankan bahwa kebebasan berpendapat tetap dijamin oleh undang-undang dan instrumen internasional, selama disampaikan dengan damai. Penonaktifan anggota DPR ini juga menjadi sebuah pesan penting bahwa setiap tindakan dan pernyataan yang dilakukan anggota dewan harus memperhatikan sensitivitas serta aspirasi masyarakat. Semoga langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif di tengah-tengah situasi politik yang sedang panas.
