Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan lembaga intelijen utama negara yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi intelijen di dalam dan luar negeri sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Kehadiran BIN diatur secara khusus dan berada di bawah Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, BIN berperan dalam penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk menjaga keamanan nasional serta memberikan dukungan intelijen untuk pemerintah.
Tugas utama BIN termasuk melakukan pengkajian kebijakan nasional di bidang intelijen, menyampaikan produk intelijen kepada pemerintah, merencanakan dan melaksanakan aktivitas intelijen, memberikan rekomendasi terkait pihak asing, dan memberikan saran pengamanan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, BIN memiliki wewenang untuk menyusun rencana kebijakan nasional di bidang intelijen, menjalin kerja sama dengan lembaga intelijen negara lain, membentuk satuan tugas khusus, serta melakukan aktivitas seperti penyadapan dan penggalian informasi terkait keamanan nasional.
Dalam hubungannya dengan pemerintah, BIN berinteraksi langsung dengan Presiden dan produk intelijen yang dihasilkan menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan. Meskipun informasi intelijen bersifat rahasia, BIN memiliki kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan intelijen negara kepada Presiden. Lembaga ini beroperasi berdasarkan prinsip kerahasiaan, independensi, profesionalisme, dan keahlian khusus.
Keberadaan BIN didukung oleh dasar hukum yang kuat, seperti Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang BIN. Melalui landasan hukum dan wewenang yang dimiliki, BIN memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, serta mendukung stabilitas pemerintahan.
