Kenaikan cukai rokok yang berulang kali diperdebatkan kembali disorot dari sisi yang paling rentan terdampak: petani tembakau. Di balik wacana penerimaan negara, ada konsekuensi yang langsung terasa di lapangan, mulai dari turunnya produksi rokok, melemahnya serapan pabrik, hingga membesarnya ruang bagi rokok ilegal untuk beredar.
Dampak Kenaikan Cukai Tidak Berhenti di Pabrik
Setiap kali tarif cukai naik, volume produksi rokok cenderung ikut turun. Situasi ini kemudian merembet ke petani karena pabrik rokok biasanya menekan pembelian tembakau saat produksi melemah. Dalam praktiknya, beban kebijakan tidak hanya ditanggung industri, tetapi juga petani yang bergantung pada kestabilan serapan hasil panen.
Di sisi lain, kenaikan cukai yang terlalu agresif dinilai ikut membuka peluang pasar rokok ilegal tumbuh lebih cepat. Produk ilegal ini bukan hanya merugikan produsen legal, tetapi juga memperlemah rantai pasok tembakau yang selama ini menyerap hasil panen petani.
Moratorium Cukai Dinilai Lebih Memberi Kepastian
Gandhi, seorang pakar ekonomi, menyarankan agar pemerintah menerapkan moratorium kenaikan cukai, sejalan dengan keputusan untuk tidak menaikkan pajak pada 2026. Menurut dia, langkah yang lebih mendesak justru adalah mengoptimalkan penerimaan negara lewat kepatuhan pajak dan penindakan rokok ilegal, bukan menambah beban lewat kenaikan tarif.
Gagasan moratorium ini disebut bisa memberi kepastian bagi petani tembakau dalam beberapa tahun ke depan. Dengan tidak adanya lonjakan tarif yang tiba-tiba, pembelian tembakau dari pabrik diharapkan lebih stabil, sehingga harga dan volume serapan tidak berfluktuasi tajam.
Perlindungan Petani Jadi Kunci
Stabilitas kebijakan dinilai penting karena siklus pertanian tembakau tidak bisa menyesuaikan diri secara cepat terhadap perubahan pasar. Saat produksi rokok tertekan, petani menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampaknya. Karena itu, moratorium cukai dipandang bukan sekadar soal industri, melainkan juga soal menjaga keberlangsungan hidup petani dan ekosistem rokok legal.
Dalam pandangan Gandhi, penanganan rokok ilegal harus ditempatkan sebagai prioritas jika pemerintah ingin menjaga penerimaan tanpa mengorbankan sektor hulu. Dengan begitu, perlindungan terhadap petani bisa berjalan seiring dengan upaya menjaga industri yang masih taat aturan.
Source link
