Banyak masyarakat yang sekarang berharap untuk mendapatkan posisi pegawai pemerintah dengan status Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K). Dalam ASN, PPPK terbagi menjadi dua kategori, yaitu PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu. PPPK Paruh Waktu merupakan pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan upah yang sesuai dengan anggaran instansi pemerintah.
Pengadaan PPPK Paruh Waktu bertujuan untuk menjaga penataan pegawai non-ASN, memenuhi kebutuhan ASN di instansi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meskipun waktu kerja PPPK Paruh Waktu lebih singkat, mereka tetap mendapatkan tunjangan seperti tunjangan keluarga, pangan, jabatan, hari raya, dan hak cuti. Perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi.
Jika PPPK Paruh Waktu dinilai memiliki kinerja yang baik dan anggaran yang memadai, mereka berpotensi untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. PPPK Paruh Waktu menerima upah sesuai dengan UMP yang berlaku di daerah tempat mereka bekerja.
Perbedaan antara PNS dan PPPK terletak pada status kepegawaian dan jam kerja. PNS diangkat sebagai pegawai tetap ASN dengan waktu kerja penuh, sementara PPPK merupakan pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu dan jam kerja singkat. PNS diangkat berdasarkan syarat khusus dan diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian, sedangkan PPPK diangkat melalui perjanjian kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan.
