Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan total rumah terdampak akibat bencana mencapai sekitar 213.000 unit. Pemerintah memberikan bantuan untuk rumah rusak ringan dan rusak sedang dengan dukungan biaya Rp15 juta dan Rp30 juta. Data tersebut juga akan digunakan oleh Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan tambahan sebesar Rp3 juta untuk isi rumah dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga.
Untuk rumah yang rusak berat dan hilang, pemerintah menyediakan skema penggantian hunian melalui penyediaan hunian sementara atau pemberian Dana Tunggu Hunian (DTH). Seluruh skema bantuan tergantung pada ketersediaan data dari daerah, dan pengumpulan data di wilayah-wilayah tertentu perlu dipercepat. Pemerintah telah menugaskan kepala kampung untuk mendata rumah yang rusak, kemudian diverifikasi oleh bupati, Kapolres, dan Kajari setempat.
Proses pengumpulan data tidak perlu menunggu lengkap seluruhnya dan dapat dilakukan secara bertahap. Data yang telah masuk dapat segera disalurkan dan diproses oleh BNPB, sementara data tambahan dapat disusul kemudian. Upaya percepatan pengumpulan data ini diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah pengungsi dan mempercepat pemulihan pasca bencana.
Anda bisa menemukan berita lengkapnya di liputan6.com.
