Tim Hukum dari Presiden Joko Widodo dan Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan, menekankan pentingnya penyelidikan yang menyeluruh terhadap kasus ijazah palsu yang menimpa Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Ade meminta pihak berwenang untuk mengungkap siapa dalang di balik kasus ini dan mengambil tindakan hukum yang tepat, bahkan sampai ke tingkat TPPU jika perlu. Dalam konteks ini, Ade juga menjelaskan bahwa dia dan timnya telah hadir di Polda Metro Jaya terkait dengan permohonan SP3 dan kesepakatan RJ yang diajukan oleh tersangka Rismon Hasiholan Sianipar. Ade juga menyoroti pentingnya transparansi dalam mengungkap kebenaran kasus ini, dengan mengingatkan tersangka untuk tidak hanya mendanai, tetapi juga mengungkapkan informasi secara terbuka kepada publik.
Di sisi lain, Polda Metro Jaya mengonfirmasi bahwa salah satu tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo, yaitu Rismon Hasiholan Sianipar (RHS), telah mengajukan permintaan untuk restorative justice. Iman Imanuddin dari Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa RHS dan pengacaranya telah meminta fasilitasi dari pihak berwenang terkait dengan kasus tersebut. Iman menekankan bahwa pihak kepolisian sedang melakukan langkah-langkah untuk memfasilitasi permintaan tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Selain itu, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden, memberikan tanggapan terhadap permintaan maaf yang disampaikan oleh Rismon Sianipar terkait penelitiannya terhadap Presiden Jokowi dalam buku berjudul Jokowi’s White Paper. Gibran menyatakan bahwa bulan Ramadhan merupakan waktu yang tepat untuk saling memaafkan dan memperbaiki hubungan antar sesama. Gibran menghargai langkah Rismon yang telah menyampaikan klarifikasi dan kesiapannya untuk meninjau kembali pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya ke publik. Dengan demikian, tindakan dalam menjaga transparansi, kejujuran, dan keadilan menjadi sorotan utama dalam penyelesaian kasus ini.
