Terakhir, aktivitas kunjungan internasional yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan di tengah masyarakat. Setiap kali Prabowo melakukan lawatan resmi, menjalani pertemuan bilateral, atau menghadiri forum global bersama pemimpin negara lain, pemberitaannya langsung tersebar dan tak jarang memicu diskusi luas di berbagai ruang publik.
Banyak orang mempertanyakan urgensi dari intensitas kunjungan luar negeri tersebut. Narasi pertanyaan seperti “Mengapa presiden kerap bepergian ke luar negeri?” dan “Apa saja manfaatnya?” mudah ditemukan di media sosial.
Kritik serupa sering muncul karena masyarakat merasa diplomasi adalah hal yang sulit dilihat hasil langsungnya. Tidak seperti pembangunan fisik yang segera tampak, diplomasi bergerak melalui proses panjang yang hasilnya mungkin baru dirasakan di masa mendatang.
Namun, dalam dinamika global yang dinamis seperti saat ini, upaya diplomatik menjadi semakin penting untuk memastikan posisi Indonesia tetap aman dan punya pengaruh. Dengan dunia makin tidak stabil, peran aktif Indonesia dalam hubungan internasional menjadi tak terelakkan.
Sejak pemerintahan Presiden Prabowo berjalan, sudah puluhan kali kunjungan ke luar negeri dilakukan dalam waktu relatif singkat. Fakta ini menandakan Indonesia sedang berupaya memperkuat eksistensi dan peranannya di kancah global, beradaptasi dengan realitas baru.
Fenomena ini turut mendapat perhatian dalam IR Youth Talks, sebuah diskusi yang digelar oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok. Acara ini juga dihadiri kalangan akademisi dan jurnalis.
Anggy Pasaribu, jurnalis sekaligus pendiri Story of Anggy yang menjadi moderator di diskusi tersebut, menyoroti adanya gap antara kebijakan diplomasi negara dan pemahaman masyarakat awam. Menurutnya, aktivitas luar negeri Indonesia memang semakin ramai, namun narasi yang sampai ke publik cenderung sepotong-sepotong dan minim konteks.
Ia menegaskan betapa situasi internasional saat ini penuh ketidakpastian. Meningkatnya rivalitas kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, belum selesainya perang Rusia-Ukraina, serta ketegangan di kawasan Timur Tengah membayangi ekonomi dunia.
Keadaan tersebut berdampak nyata pada kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari harga bahan bakar, pasokan pangan, hingga kestabilan mata pencaharian. Isu-isu global ini tidak bisa dianggap jauh dari realita sehari-hari.
Begitu pula dengan pandangan Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas yang menyatakan dunia kini makin terpecah secara geopolitik dan risiko perubahan global langsung mengena pada negara berkembang seperti Indonesia. Menjadi reaktif saja tidak cukup; Indonesia harus sigap dan lincah dalam membaca dan merespons situasi.
Ia menilai pendekatan politik luar negeri Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas aktif namun kini lebih adaptif dan fleksibel menghadapi tantangan zaman, tanpa perlu terjebak pada kepentingan satu blok tertentu. Dalam teori hubungan internasional, cara seperti ini sering disebut hedging—memelihara hubungan baik dengan banyak pihak secara seimbang.
Sementara itu, Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menyebut bahwa strategi Indonesia kini bertransformasi menjadi resilience-based hedging, yaitu memperkuat pertahanan domestik sambil menjaga fleksibilitas global, demi meminimalkan efek gejolak dunia.
Keterlibatan Indonesia di forum-forum global seperti G20, BRICS, dan ASEAN tidak bisa semata-mata dipandang sebagai aktivitas seremonial. “Ada tujuan jangka panjang yang ingin diraih, yaitu memperbesar ruang gerak dan pengaruh Indonesia di tengah peta kekuatan dunia yang semakin kompetitif. Namun sayangnya, pesan ini sering kurang terkomunikasi ke publik,” jelasnya.
Gambaran yang beredar di media didominasi citra visual: potret pertemuan, penandatanganan kerja sama, atau protokoler diplomatik. Sementara narasi tentang kepentingan strategis yang diperjuangkan sering kali luput dari perhatian audiens.
Anggy menambahkan, tantangan terbesarnya justru terletak pada kanal komunikasi. Strategi luar negeri Indonesia sering terjebak pada tingkat elite dan jarang diurai dengan bahasa yang dekat dengan masyarakat. Bahasa diplomasi kadang sulit dicerna oleh khalayak umum, sehingga jarak persepsi tidak terjembatani.
Ia mengingatkan, di era digital ini, pengelolaan narasi menjadi kebutuhan vital. Jika pemerintah kurang mampu menjelaskan, ruang publik akan dipenuhi opini-opini sederhana dan sensasional yang mudah viral. Oleh karena itu, komunikasi publik semestinya menjadi bagian integral dari praktik diplomasi, bukan sekadar pelengkap.
Pemerintah perlu tokoh atau juru bicara yang sanggup menyederhanakan isu diplomasi—bukan hanya menjawab “apa” yang dilakukan, melainkan juga mengapa langkah itu penting serta dampaknya terhadap ekonomi, keamanan, dan kehidupan warga sehari-hari.
Penjelasan yang konsisten dan mudah dipahami juga penting hadir di ranah digital. Hanya mengandalkan eksistensi media sosial tanpa menyentuh substansi kebijakan tidak akan menguatkan pemahaman publik, malah berisiko memicu polarisasi.
Akhirnya, perhatian Indonesia pada dunia global tidak hanya ditentukan oleh kebijakan luar negeri yang dijalankan pemerintah. Kunci lain terletak pada bagaimana negara membawa warganya memahami dan merasa terlibat dalam upaya tersebut. Esensi diplomasi saat ini tak sekadar diterima oleh dunia Internasional, tapi harus dapat direspons dan dipahami oleh masyarakat di dalam negeri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
