Pangandaran Siap Menghadapi Tantangan Fiskal di Penghujung Tahun
Pangandaran telah menetapkan langkah-langkah preventif untuk menghadapi tantangan fiskal di akhir tahun anggaran. Diskusi yang digelar oleh DPRD Pangandaran pada 8 Agustus 2026 menjadi momentum penting dalam menjaga kelangsungan keuangan daerah.
Komisi IV DPRD Pangandaran Mengevaluasi KUA dan PPAS dengan Ketat
Komisi IV DPRD Pangandaran di bawah kepemimpinan Jalaludin telah melakukan evaluasi yang cermat terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan mencapai keselarasan yang tepat antara pendapatan dan belanja daerah.
Jalaludin menekankan pentingnya disiplin anggaran sebagai pembelajaran berharga dari pengalaman masa lalu. Belanja yang tidak didasari oleh pertimbangan pendapatan yang realistis akan membawa konsekuensi negatif pada masalah utang daerah.
Efisiensi Anggaran Perlu Dilakukan Tanpa Mengorbankan Pelayanan Dasar
Komisi IV menekankan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan dengan bijaksana tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar dinyatakan sebagai prioritas yang tidak boleh dikorbankan.
Legislator Pangandaran meyakini bahwa APBD Perubahan 2026 harus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Setiap pengeluaran harus diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan bukan hanya sebagai rutinitas birokrasi semata.
Dengan langkah-langkah preventif yang diambil, Pangandaran siap menghadapi tantangan fiskal dengan penuh kewaspadaan dan tanggung jawab. Semua pihak terlibat berkomitmen untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah agar tidak terjerumus pada masalah gagal bayar yang merugikan.
