Fraksi PDIP Pangandaran: Keterbatasan Fiskal di Pariwisata

Fraksi PDIP Pangandaran Dukung KUA-PPAS 2027 dengan Catatan Kritis

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan dukungan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Meskipun demikian, dukungan ini tidak datang tanpa catatan kritis yang disampaikan oleh fraksi tersebut.

Sinyal Hijau dengan Catatan Kritis

Ketua Fraksi PDIP DPRD Pangandaran, Ngisom, memberikan pandangan tersebut dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi setelah mendengarkan penjelasan dari Bupati Pangandaran. Dalam rapat tersebut, Ngisom menyoroti tantangan kapasitas fiskal daerah dalam menyusun APBD 2027.

Ia menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. Program-program daerah yang tidak efektif harus dievaluasi, sementara program yang terbukti berhasil perlu mendapatkan alokasi lebih besar. Setiap pengeluaran daerah harus memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Integrasi Pariwisata dengan Sektor Lain

Salah satu fokus kebijakan APBD 2027 Pangandaran adalah pertumbuhan ekonomi melalui integrasi antara sektor pariwisata dengan sektor lain seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan industri kreatif. Fraksi PDIP menekankan pentingnya distribusi ekonomi yang merata dari sektor pariwisata, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Fraksi PDIP juga mengangkat isu pelantikan Sekretaris Daerah baru dan perlindungan anak. Mereka menyampaikan selamat kepada Sekda baru dan mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk perlindungan anak serta peningkatan mutu pendidikan.

Fraksi PDIP menyatakan kesiapannya untuk memantau pembahasan KUA-PPAS TA 2027 guna memastikan bahwa APBD yang dihasilkan adil dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Source link