Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan seluruh pembebasan lahan untuk proyek jalan sejajar rel kereta api di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, rampung pada 2026. Penyelesaian lahan menjadi tahap penting agar pembangunan jalan tersebut dapat dituntaskan pada 2027.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan proses pengadaan lahan saat ini telah mencapai 70 persen. Dengan demikian, pemerintah masih harus menyelesaikan 30 persen lahan yang dibutuhkan untuk proyek tersebut.
“Alhamdulillah pembebasan lahan sekarang sudah 70 persen. Masih ada 30 persen dan tentunya dengan kehadiran Bapak Kakanwil, Pak Lutfi, kami mengharapkan penyelesaian ini bisa dilakukan di tahun 2026, sehingga jalan ini akan bisa diselesaikan di tahun 2027,” kata Pramono di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026).
Penyelesaian Administrasi Menjadi Fokus
Menurut Pramono, percepatan pembebasan lahan akan menentukan kelanjutan pembangunan jalan sejajar rel tersebut. Ia menyebut penilaian atau appraisal terhadap lahan telah dilakukan, sementara kesepakatan harga juga sudah dicapai sejak awal.
Karena dua tahapan itu telah dilalui, pekerjaan yang tersisa disebut terutama berkaitan dengan urusan administrasi. Pramono berharap dukungan Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dapat mempercepat penyelesaiannya sepanjang 2026.
“Intinya adalah karena sudah ada appraisal dan kesepakatan harga di awal, sebenarnya tinggal administrasi. Dan untuk itu, saya yakin dengan dukungan sepenuhnya dari Kanwil ATR BPN mudah-mudahan ini segera bisa diselesaikan di tahun 2026 ini,” ujarnya.
Target tersebut membagi penyelesaian proyek ke dalam dua tahap waktu. Pemprov DKI lebih dahulu mengejar penuntasan sisa pembebasan lahan pada 2026, kemudian mengarahkan penyelesaian pembangunan jalan pada 2027.
Rencana Lama yang Belum Tuntas
Pramono mengaku memberi perhatian khusus terhadap proyek jalan sejajar rel di Pasar Minggu karena rencana pembangunannya telah berlangsung lama. Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan proyek tersebut sudah direncanakan sejak era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau Foke pada 2013.
Namun, menurut Pramono, proyek itu belum juga selesai meski kepemimpinan di Jakarta telah berganti berulang kali. Ia menyebut pembangunan jalan tersebut sudah melewati masa delapan gubernur tanpa mencapai tahap penyelesaian.
Lamanya proses itu menjadi alasan Pramono mendalami persoalan yang menghambat proyek, terutama terkait pengadaan lahan. “Delapan gubernur kok nggak selesai-selesai. Itu yang kemudian membuat saya tertarik untuk melakukan dan mendalami,” kata Pramono.
Dengan pembebasan lahan telah mencapai 70 persen serta appraisal dan kesepakatan harga yang disebut sudah tersedia, Pemprov DKI kini memusatkan upaya pada penyelesaian administrasi untuk 30 persen lahan yang masih tersisa.
