Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menilai pengelolaan Indonesia tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada pendekatan administratif. Menurut dia, republik ini juga membutuhkan tradisi pemikiran yang menghubungkan gagasan kebangsaan, politik, dan praktik pemerintahan.
Pandangan itu ia sampaikan ketika menjelaskan relevansi kehadiran pemikir filosofis seperti Rocky Gerung di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Bagi Budiman, peran pemikiran diperlukan karena Indonesia sejak awal tidak dibangun hanya melalui pembentukan institusi negara, melainkan juga melalui gagasan yang dirumuskan para tokoh pergerakan sebelum kemerdekaan.
Indonesia lahir dari gagasan sebelum republik berdiri
Budiman menyebut Indonesia sebagai imagined community atau komunitas yang direka-bayangkan. Istilah tersebut, kata dia, bukan sindiran, melainkan cara untuk memahami bahwa gagasan tentang Indonesia telah hadir sebelum negara itu berdiri secara resmi pada 1945.
“Indonesia adalah imagined community, komunitas yang direka-bayangkan, dan itu bukan sindiran. Ia lahir dari imajinasi yang berbobot, dari orang-orang yang sebelum 1945 sudah membayangkan sebuah negara-bangsa yang belum ada,” kata Budiman dalam pesan singkat yang diterima.
Menurut dia, gagasan mengenai Indonesia telah berkembang melalui perdebatan politik, tulisan, organisasi pergerakan, serta pergulatan intelektual para pendiri bangsa. Dengan demikian, Indonesia tidak semata-mata terbentuk sebagai hasil dari proses administratif untuk mendirikan sebuah negara.
Budiman mencontohkan Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir. Ketiganya, kata dia, tidak hanya berperan sebagai aktor politik, tetapi juga sebagai pemikir yang terlibat dalam perdebatan mengenai kemerdekaan, demokrasi, ekonomi, bentuk masyarakat, dan masa depan bangsa.
“Pendiri-pendiri kita, Soekarno, Hatta, Sjahrir, adalah politisi sekaligus pemikir yang bertarung gagasan di ruang publik,” ujar eksponen aktivis reformasi 1998 itu.
Administrasi pemerintahan membutuhkan arah gagasan
Budiman menilai sejarah tersebut memperlihatkan bahwa politik Indonesia sejak awal memiliki dimensi intelektual yang kuat. Karena itu, karakter republik tidak cukup dipahami hanya dari cara birokrasi bekerja atau dari kelengkapan perangkat administrasi pemerintahan.
Ia mengakui negara tetap membutuhkan birokrasi, perencanaan, data, anggaran, serta berbagai instrumen kebijakan. Namun, seluruh perangkat itu menurutnya harus ditopang oleh gagasan mengenai masyarakat yang hendak dibangun dan masa depan yang ingin diwujudkan.
Dalam konteks itulah, Budiman mengaitkan kebutuhan akan pemikiran filosofis dengan pemerintahan. Ia menilai gagasan kebangsaan dan politik perlu tetap terhubung dengan praktik penyelenggaraan negara, agar kebijakan tidak berjalan tanpa arah pemikiran yang lebih mendasar.
“Bangsa yang dilahirkan dengan bobot imajinasi seperti itu tidak bisa dikelola hanya dengan logika administratif,” katanya.












