Potensi kebocoran pendapatan dari sektor perparkiran menjadi temuan utama Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta. Berdasarkan perhitungan awal, kebocoran tersebut diperkirakan berada pada kisaran Rp700 miliar hingga Rp1,4 triliun per tahun.
Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter menyampaikan angka itu dalam laporan hasil rekomendasi Pansus. Ia menegaskan, estimasi tersebut belum menjadi angka final karena masih harus divalidasi melalui audit.
“Pansus memperkirakan kebocoran pendapatan sektor perparkiran berkisar Rp 0,7 triliun sampai Rp 1,4 triliun per tahun yang masih perlu divalidasi audit,” kata Jupiter dalam laporan Pansus, dikutip Kamis (15/10/2026).
Laporan omzet dinilai tidak wajar
Temuan Pansus berangkat dari penelusuran terhadap laporan omzet dan setoran pajak di sejumlah lokasi parkir di Jakarta. Lokasi-lokasi tersebut disebut berada di kawasan strategis dengan tingkat keterisian atau okupansi yang tinggi.
Namun, angka pendapatan yang dilaporkan dari lokasi tersebut justru berada pada kisaran yang sangat rendah, yakni hanya Rp1,3 juta hingga Rp1,8 juta per bulan. Pansus menilai angka itu tidak sebanding dengan kondisi lokasi parkir yang ramai dan memiliki tingkat keterisian tinggi.
“Lokasi strategis dengan okupansi tinggi melaporkan omzet dan setoran pajak yang sangat tidak masuk akal hanya berkisar Rp 1,3 juta-Rp 1,8 juta per bulan,” ungkap Jupiter.
Perbedaan antara kondisi lapangan yang disebut memiliki okupansi tinggi dan nilai omzet yang dilaporkan menjadi salah satu dasar Pansus menyoroti tata kelola perparkiran. Meski demikian, Pansus belum menyatakan nilai tersebut sebagai angka kebocoran yang sudah pasti. Estimasi kerugian masih menunggu pemeriksaan dan validasi audit.
Celah pada sistem pelaporan mandiri
Selain mempermasalahkan kewajaran angka omzet, Pansus juga menyoroti mekanisme pelaporan mandiri atau self-assessment. Sistem tersebut dinilai rentan membuka celah manipulasi dalam pelaporan pendapatan dan setoran pajak.
Dalam mekanisme itu, laporan menjadi bagian penting untuk menentukan besaran pendapatan serta pajak yang disetorkan dari kegiatan parkir. Karena itu, menurut temuan Pansus, ketidakwajaran angka laporan dan kerentanan sistem pelaporan perlu diperiksa lebih lanjut.
Pansus menyampaikan temuan tersebut sebagai bagian dari rekomendasi mengenai tata kelola perparkiran DPRD DKI Jakarta. Nilai potensi kebocoran yang disebutkan masih berada dalam rentang estimasi, dengan angka tertinggi mencapai Rp1,4 triliun per tahun, dan belum dapat ditetapkan sebelum proses audit dilakukan.












