Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memuat aturan khusus mengenai harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak dilaporkan secara benar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Menurut Tanak, aset milik pejabat dapat dirampas negara apabila jumlah kekayaan yang dimiliki terbukti melampaui nilai yang tercantum dalam LHKPN. Usulan itu disampaikannya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (25/10/2026).
Harta di luar laporan diusulkan dapat dirampas
Tanak menjelaskan, kewajiban pelaporan LHKPN semestinya tidak berhenti pada penyampaian dokumen. Isi laporan, menurut dia, harus menggambarkan kondisi kekayaan penyelenggara negara yang sebenarnya. Karena itu, selisih harta yang tidak tercatat dalam laporan diusulkan masuk dalam mekanisme perampasan aset.
“Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas,” kata Tanak.
Usulan tersebut mencakup pejabat yang telah melaporkan LHKPN, tetapi menyampaikan nilai kekayaan lebih rendah daripada kondisi sebenarnya. Dengan rumusan seperti itu, aset yang tidak dilaporkan dapat menjadi objek perampasan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang sedang dirancang.
Pejabat yang tidak melapor juga menjadi sasaran aturan
Tanak juga mendorong agar RUU Perampasan Aset mengatur perampasan harta pejabat yang memiliki kewajiban menyampaikan LHKPN, tetapi tidak menjalankan kewajiban tersebut. Ia mengusulkan agar negara dapat mengambil tindakan terhadap seluruh kekayaan pejabat yang bersangkutan melalui dasar hukum yang sama.
“Iya, termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan aset,” ujar Tanak.
Selain mengatur kewenangan perampasan, Tanak menyebut perlu ada mekanisme bagi penyelenggara negara yang keberatan terhadap upaya perampasan harta kekayaan mereka. Namun, ia tidak menjelaskan bentuk mekanisme keberatan tersebut dalam pernyataannya.
Ia menilai pengaturan yang tegas dalam RUU itu dapat mendorong pejabat untuk menyampaikan laporan kekayaan secara jujur. Ancaman perampasan, menurut Tanak, akan membuat penyelenggara negara tidak berani mencantumkan informasi yang tidak benar atau mengabaikan kewajiban pelaporan.
“Kalau hal seperti ini diatur di dalam UU Perampasan Aset, semua penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti mereka melapor LHKPN dengan benar,” katanya.












