Kementerian Kominfo Melaksanakan Arahan Presiden dalam Mengantisipasi Kebocoran Data NPWP

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait kebocoran data NPWP

jpnn.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika segera menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta mengantisipasi kebocoran data 6 juta NPWP agar tidak terulang kembali.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa mereka telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan terkait kebocoran data 6 juta NPWP itu sejak pertengahan September.

“Sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dengan dugaan kebocoran data pribadi,” kata Budi Arie Setiadi kepada wartawan, Kamis (26/9).

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kementerian Keuangan, Kominfo, dan BSSN untuk melakukan mitigasi terkait kebocoran data 6 juta NPWP yang diyakini berisi data sejumlah elit dan pejabat tinggi di Indonesia termasuk Presiden Joko Widodo.

Dia mengatakan bahwa proses klarifikasi masih terus dilakukan dan proses mitigasi kebocoran 6 juta data NPWP itu dilakukan bekerja sama dengan instansi terkait.

“Pada saat yang bersamaan, upaya mitigasi dan tindak lanjut terus dilakukan bersama dengan BSSN dan Kepolisian RI,” katanya.

Sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan dijual di Breach Forum. NPWP milik tokoh-tokoh penting telah diidentifikasi dalam data tersebut.

Adapun, dugaan kebocoran data ini disampaikan langsung oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam postingan di media sosial pribadinya @secgron pada Rabu (18/9). (cuy/jpnn)

Kementerian Komunikasi dan Informatika menindaklanjuti arahan dari Presiden Jokowi terkait kebocoran data NPWP.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terima kasih.