Pemilihan Umum (Pemilu) Calon Presiden (Capres) RI tahun 2024 semakin mendekat dan ketiga pasangan calon, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mulai muncul dalam sejumlah survei.
Jaringan Survei Pemuda Pelajar (JSPP) bersama Ragaplasma Research baru-baru ini merilis hasil survei elektabilitas Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menjelang Pemilu 2024 mendatang. Dalam hasil survei tersebut, pasangan Prabowo-Gibran menempati posisi pertama dengan tingkat elektabilitas mencapai 48 persen. Sementara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat elektabilitas 26 persen, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat 15 persen.
Direktur JSPP, Salman Ramadhani, mengatakan bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran unggul cukup jauh dibanding dua kandidat lainnya, terutama di Jawa Barat. Tingkat popularitas dan kesukaan terhadap Prabowo cenderung lebih tinggi dibandingkan kandidat lainnya.
Survei ini juga mencatat tingkat elektabilitas dari masing-masing kandidat yang akan maju di Pilpres 2024. Elektabilitas Prabowo mencapai 88%, diikuti oleh Anies 78%, Ganjar 73%, Gibran 62%, Mahfud MD 49%, dan Muhaimin 44%.
Tingkat kesukaan dari masyarakat Jawa Barat juga dicatat dalam survei ini, dimana Prabowo mendapat 74%, Anies 67%, Muhaimin 63%, Gibran 61%, Mahfud MD 59%, dan Ganjar 55%.
Selain itu, survei juga mencatat tingkat pengetahuan masyarakat tentang Pemilu 2024 baru mencapai 64 persen, sementara 36 persen warga Jabar belum mengetahui kapan pelaksanaan Pemilu mendatang.
Direktur Ragaplasma Research, Romdin Azhar, menyarankan agar penggiat dan penyelenggara Pemilu lebih intensif melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemilu serentak. Media informasi yang direkomendasikan berdasarkan hasil survei adalah Medsos, TV, Spanduk/Baligo, atau berbagai media lainnya.
Masyarakat juga perlu diedukasi agar lebih bijak dalam menyikapi informasi negatif, dan penyelenggara Pemilu diharapkan dapat membuat Pemilu Saber Hoaks guna menangkal misinformasi seputar Pemilu. Selain itu, perlu juga menegakkan aturan yang tegas terkait kampanye negatif agar Pemilu bisa berjalan secara jujur dan adil.
