Minggu, 10 Desember 2023 – 05:46 WIB
Wamenaker Afriansyah Noor mengungkapkan apresiasi kepada ILO yang mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan pada focus group discussion (FGD) secara virtual, pada Kamis (8/9). Foto: Dokumentasi Kemnaker
jpnn.com, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyebut tujuan utama pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan, khususnya hubungan kerja dan pengupahan, adalah menciptakan hubungan industri yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Hal itu disampaikan Wamenaker Afriansyah saat menggelar sosialisasi Bidang Hubungan Kerja dan Pengupahan di Jakarta, Jumat (8/12). Lebih lanjut, Wamenaker Afriansyah menyampaikan salah satu sarana mencapai hubungan industri yang harmonis, yaitu melalui Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
“PP dan PKB merupakan salah satu sarana hubungan industri yang menjadi sarana untuk memberikan perlindungan bagi penerapan hak dan kewajiban bagi para pekerja dan pengusaha di perusahaan,” kata Wamenaker Afriansyah dalam keterangannya, Sabtu (9/12).
Dia pun menjelaskan pengertian hubungan kerja tercantum pada Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan ‘Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah’.
Dari pengertian itu, jelas dia, ada dua kata kunci, yaitu perjanjian kerja yang di dalamnya terdapat subjek hukum, yaitu pengusaha dan pekerja atau buruh sebagai para pihak dalam perjanjian kerja. Hal ini dimaknai adanya hubungan kerja menandakan adanya perjanjian kerja atau sebaliknya, yaitu adanya perjanjian kerja maka ada hubungan kerja.
Kata kunci kedua dari hubungan kerja adalah adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
Wamenaker Afriansyah menyebut PP dan PKB menjadi sarana untuk memberikan perlindungan bagi penerapan hak dan kewajiban bagi para pekerja dan pengusaha
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
