Dampak Kebijakan Bappenas terhadap Sektor Kehutanan: Upaya Mewujudkan Kelestarian dan Kesejahteraan menjadi sorotan utama dalam upaya menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan yang berfokus pada pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan peningkatan ekonomi berbasis hutan.
Melalui program dan strategi yang terarah, Bappenas berupaya untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, sehingga tercipta ekosistem hutan yang sehat dan bermanfaat bagi generasi mendatang.
Kebijakan Bappenas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor kehutanan. Dampak tersebut meliputi peningkatan konservasi hutan, pertumbuhan ekonomi berbasis hutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan tetap ada, dan diperlukan strategi yang tepat untuk memaksimalkan peluang dan mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
Kebijakan Bappenas dalam Sektor Kehutanan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan nasional, termasuk di sektor kehutanan. Dalam konteks ini, Bappenas memiliki visi dan misi yang jelas dalam upaya mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Visi dan Misi Bappenas dalam Pengelolaan Hutan
Visi Bappenas dalam pengelolaan hutan adalah terwujudnya hutan lestari yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Misi Bappenas untuk mencapai visi tersebut tertuang dalam beberapa poin utama, antara lain:
- Meningkatkan tata kelola hutan melalui reformasi kelembagaan dan penegakan hukum yang efektif.
- Mendorong pemanfaatan hutan secara lestari dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan melalui program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas.
- Melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan dari kerusakan dan degradasi.
Program dan Strategi Bappenas untuk Meningkatkan Kelestarian Hutan
Bappenas telah merumuskan berbagai program dan strategi untuk meningkatkan kelestarian hutan. Beberapa program utama yang digulirkan meliputi:
- Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi hutan yang rusak dan terdegradasi.
- Program Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yang mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- Program Hutan Tanaman Industri (HTI) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi kayu dan produk kehutanan lainnya secara berkelanjutan.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Hutan (PMH) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan melalui program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas.
Strategi yang diterapkan Bappenas dalam program-program tersebut antara lain:
- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di sektor kehutanan.
- Pengembangan sistem informasi dan monitoring hutan yang terintegrasi.
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan.
- Pengembangan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan.
Kebijakan Bappenas untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Hutan
Bappenas menyadari pentingnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan sebagai upaya untuk mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Beberapa kebijakan yang digulirkan Bappenas untuk mencapai tujuan tersebut meliputi:
- Pemberian hak pengelolaan hutan kepada masyarakat lokal melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm).
- Pengembangan usaha berbasis hutan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti agroforestri, ecotourism, dan usaha pengolahan hasil hutan non-kayu.
- Peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat di sekitar hutan, untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya hutan.
- Pemberian insentif dan bantuan bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan.
Target dan Indikator Keberhasilan Kebijakan Bappenas dalam Sektor Kehutanan
| Target | Indikator Keberhasilan |
|---|---|
| Meningkatkan luas tutupan hutan | Peningkatan luas tutupan hutan sebesar 1% per tahun |
| Meningkatkan kualitas hutan | Peningkatan indeks kualitas hutan sebesar 5% per tahun |
| Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan | Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar hutan sebesar 10% per tahun |
| Mencegah deforestasi dan degradasi hutan | Penurunan laju deforestasi sebesar 5% per tahun |
| Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan | Peningkatan jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan sebesar 10% per tahun |
Dampak Kebijakan Bappenas terhadap Konservasi Hutan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memegang peranan penting dalam upaya konservasi hutan di Indonesia. Melalui berbagai kebijakan dan program, Bappenas berupaya menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Dampak positif dari kebijakan Bappenas terhadap konservasi hutan dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari perlindungan keanekaragaman hayati hingga pengurangan deforestasi.
Dampak kebijakan Bappenas terhadap sektor kehutanan menjadi sorotan, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya hutan. Seiring dengan meningkatnya deforestasi dan degradasi hutan, evaluasi kinerja Bappenas dalam mengelola sumber daya hutan menjadi penting. Evaluasi kinerja Bappenas dalam mengelola sumber daya hutan ini akan menentukan arah kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan keberlanjutan sektor kehutanan.
Diharapkan, hasil evaluasi ini dapat memicu perubahan kebijakan yang lebih pro-hutan dan berdampak positif terhadap kelestarian ekosistem hutan.
Dampak Positif Kebijakan Bappenas terhadap Keanekaragaman Hayati Hutan
Kebijakan Bappenas yang berfokus pada konservasi hutan telah memberikan dampak positif terhadap keanekaragaman hayati hutan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation(REDD+) yang diinisiasi oleh Bappenas. Program ini mendorong upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui konservasi hutan dan pengelolaan hutan lestari.
Dampak kebijakan Bappenas terhadap sektor kehutanan, seperti program reboisasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan, menjadi sorotan dalam evaluasi program Bappenas dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Evaluasi program Bappenas dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat tersebut menunjukkan bahwa program-program ini telah berkontribusi dalam menjaga kelestarian hutan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka.
Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan Bappenas di sektor kehutanan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan.
Melalui REDD+, Bappenas telah berhasil melindungi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, sehingga keanekaragaman hayati hutan terjaga.
Peran Bappenas dalam Mengurangi Deforestasi dan Degradasi Hutan
Bappenas memainkan peran penting dalam upaya mengurangi deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bappenas menetapkan target dan strategi untuk mencapai tujuan konservasi hutan. Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan meningkatkan tata kelola hutan dan mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan kehutanan.
Kebijakan Bappenas dalam sektor kehutanan memiliki dampak signifikan, baik positif maupun negatif. Salah satu contohnya adalah kebijakan penguatan tata kelola hutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Hal ini sejalan dengan peran Bappenas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti yang dijabarkan dalam artikel Peran Bappenas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Namun, kebijakan tersebut juga perlu diimbangi dengan strategi yang tepat agar tidak menimbulkan konflik dan degradasi lingkungan.
Bappenas juga mendorong pengembangan ekonomi berbasis hutan yang berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap hutan akibat kegiatan ekonomi.
Contoh Konkrit Kontribusi Kebijakan Bappenas terhadap Perlindungan Hutan
- Kebijakan Moratorium Hutan: Kebijakan moratorium hutan yang diinisiasi oleh Bappenas telah berhasil menghentikan pemberian izin baru untuk pembukaan lahan di hutan primer dan lahan gambut. Kebijakan ini telah membantu mengurangi deforestasi dan melindungi hutan dari kerusakan.
- Program Hutan Tanaman Industri (HTI) Lestari: Bappenas mendorong pengembangan HTI lestari yang menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan. Program ini membantu mengurangi tekanan terhadap hutan alam dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Bappenas berperan penting dalam mengarahkan kebijakan nasional untuk mencapai tujuan konservasi hutan. Melalui program dan kebijakan yang tepat, Bappenas telah berhasil mengurangi deforestasi dan meningkatkan upaya perlindungan hutan di Indonesia.”
[Nama Pakar], Ahli Konservasi Hutan.
Dampak Kebijakan Bappenas terhadap Perekonomian Sektor Kehutanan
Kebijakan Bappenas dalam sektor kehutanan memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Bappenas berperan penting dalam merumuskan kebijakan strategis yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Kebijakan-kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan hutan, pemanfaatan hasil hutan, hingga pengembangan industri kehutanan.
Kebijakan Bappenas terhadap sektor kehutanan memiliki dampak yang luas, mulai dari tata kelola hutan hingga kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek penting yang dikaji adalah ketersediaan air bersih, yang erat kaitannya dengan kelestarian hutan. Dalam konteks ini, Evaluasi program Bappenas dalam meningkatkan akses terhadap air minum menjadi sorotan, karena program tersebut memiliki peran penting dalam mendukung program konservasi hutan dan menjamin keberlanjutan sumber daya air bagi masyarakat.
Dengan demikian, efektivitas program Bappenas terhadap sektor kehutanan dapat diukur dari keberhasilannya dalam meningkatkan akses terhadap air minum dan menjaga kelestarian hutan.
Pengaruh Kebijakan Bappenas terhadap Industri Kehutanan
Kebijakan Bappenas telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap industri kehutanan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kebijakan tentang pengelolaan hutan lestari yang mendorong industri kehutanan untuk menerapkan praktik-praktik berkelanjutan dalam kegiatan produksi dan pengolahan kayu. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan dan memastikan ketersediaan sumber daya hutan untuk generasi mendatang.
Dampak kebijakan Bappenas terhadap sektor kehutanan menjadi sorotan, khususnya dalam hal keberhasilan mencapai target deforestasi. Evaluasi kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional mengungkap beberapa target yang tak tercapai , termasuk dalam hal pelestarian hutan. Hal ini menjadi bukti bahwa diperlukan upaya lebih serius untuk mengintegrasikan kebijakan kehutanan dalam program pembangunan nasional, agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan kelestarian hutan terjaga.
Selain itu, kebijakan tentang perizinan dan pengendalian penebangan kayu juga berpengaruh terhadap industri kehutanan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penebangan liar dan menjamin legalitas kayu yang diperdagangkan.
Dorongan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Hutan
Kebijakan Bappenas juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis hutan. Kebijakan tentang pengolahan hasil hutan non-kayu telah menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat di sekitar hutan. Hasil hutan non-kayu, seperti rotan, damar, dan kayu manis, dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Selain itu, kebijakan tentang ekowisata hutan juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis hutan. Kebijakan ini menciptakan peluang usaha baru di bidang pariwisata dan menarik wisatawan asing untuk mengunjungi hutan di Indonesia.
Dampak terhadap Lapangan Kerja di Sektor Kehutanan
Kebijakan Bappenas juga berdampak terhadap lapangan kerja di sektor kehutanan. Kebijakan tentang pengelolaan hutan lestari menciptakan peluang kerja baru di bidang pengelolaan hutan, pengawasan, dan penelitian.
Kebijakan tentang pengolahan hasil hutan non-kayu juga menciptakan peluang kerja baru di bidang pengolahan dan pengemasan produk. Selain itu, kebijakan tentang ekowisata hutan juga menciptakan peluang kerja baru di bidang pariwisata dan pelayanan wisata.
Tabel Dampak Positif dan Negatif Kebijakan Bappenas
| Dampak | Positif | Negatif |
|---|---|---|
| Perekonomian | – Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis hutan.
|
– Mungkin terjadi konflik antar pengguna hutan jika tidak ada mekanisme pengaturan yang jelas.
|
| Lapangan Kerja | – Menciptakan peluang kerja baru di sektor kehutanan.
|
– Mungkin terjadi persaingan kerja yang tidak sehat jika tidak ada program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang memadai. |
| Lingkungan | – Meningkatkan kelestarian hutan dan menjaga keanekaragaman hayati.
|
– Mungkin terjadi kerusakan hutan jika tidak ada pengaturan yang tepat dalam pengelolaan hutan. |
Dampak Kebijakan Bappenas terhadap Masyarakat Sekitar Hutan
Kebijakan Bappenas dalam sektor kehutanan tidak hanya berdampak pada kelestarian hutan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Kebijakan ini dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan konservasi dengan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan.
Dampak kebijakan Bappenas terhadap sektor kehutanan, seperti program reforestasi dan konservasi, telah menunjukkan hasil yang beragam. Di sisi lain, Evaluasi program Bappenas dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan menunjukkan bahwa program ini telah berhasil meningkatkan jangkauan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil.
Ketersediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang lebih baik di daerah terpencil juga berdampak positif terhadap upaya konservasi hutan, karena masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup.
Dampak Kebijakan Bappenas terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan
Kebijakan Bappenas telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Salah satu contohnya adalah program Hutan Desa yang memberikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat desa. Program ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hasil hutan.
Selain itu, Bappenas juga mendukung pengembangan usaha berbasis hutan, seperti agroforestri, wisata alam, dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka tanpa harus menebang pohon secara berlebihan.
Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Sumber Daya Hutan
Kebijakan Bappenas telah meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan melalui program-program yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat lokal. Berikut adalah beberapa contohnya:
- Program Hutan Desa memberikan hak kelola hutan kepada masyarakat desa, sehingga mereka dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan.
- Program Perhutanan Sosial memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan, seperti kayu, rotan, dan hasil hutan non-kayu lainnya.
- Program Kemitraan Konservasi mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan konservasi hutan, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hasil konservasi.
Peran Bappenas dalam Membangun Kapasitas Masyarakat dalam Mengelola Hutan, Dampak kebijakan Bappenas terhadap sektor kehutanan
Bappenas berperan penting dalam membangun kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan melalui program-program pelatihan dan pendampingan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Beberapa contoh programnya adalah:
- Pelatihan pengelolaan hutan lestari.
- Pendampingan dalam pengembangan usaha berbasis hutan.
- Peningkatan akses terhadap informasi dan teknologi terkait pengelolaan hutan.
“Sejak program Hutan Desa diterapkan, kami dapat mengelola hutan sendiri dan mendapatkan hasil dari hutan. Pendapatan kami meningkat dan kami dapat memenuhi kebutuhan hidup kami dengan lebih baik.”
Pak Ahmad, Ketua Kelompok Tani di Desa X.
Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Kebijakan Bappenas: Dampak Kebijakan Bappenas Terhadap Sektor Kehutanan
Implementasi kebijakan Bappenas di sektor kehutanan menghadapi tantangan dan peluang yang kompleks. Di satu sisi, kebijakan tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, terdapat berbagai faktor yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut.
Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Bappenas
Tantangan dalam implementasi kebijakan Bappenas di sektor kehutanan meliputi:
- Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga: Implementasi kebijakan Bappenas melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kurangnya koordinasi antar lembaga dapat menyebabkan inkonsistensi dan tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga efektivitasnya terhambat.
- Keterbatasan Sumber Daya: Implementasi kebijakan Bappenas membutuhkan sumber daya yang cukup, baik finansial maupun sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang dalam kebijakan tersebut.
- Rendahnya Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan Bappenas. Namun, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, terutama di daerah terpencil, dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.
- Tekanan Ekonomi: Tekanan ekonomi, seperti kebutuhan lahan untuk pertanian dan pertambangan, dapat mendorong deforestasi dan degradasi hutan. Hal ini menjadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan Bappenas yang bertujuan untuk melindungi hutan.
Peluang untuk Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Bappenas
Meskipun menghadapi tantangan, implementasi kebijakan Bappenas juga memiliki peluang untuk meningkatkan efektivitasnya. Beberapa peluang tersebut meliputi:
- Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga: Koordinasi antar lembaga yang lebih baik dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Bappenas. Hal ini dapat dicapai melalui forum koordinasi yang lebih terstruktur dan melibatkan semua pihak terkait.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi: Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan Bappenas. Sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi dapat membantu melacak progress dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.
- Peningkatan Kapasitas Masyarakat: Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam implementasi kebijakan Bappenas. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan dan penyuluhan yang tepat sasaran.
- Pengembangan Ekonomi Berbasis Hutan: Pengembangan ekonomi berbasis hutan dapat memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang bergantung pada hutan. Hal ini dapat mengurangi tekanan ekonomi terhadap hutan dan mendukung pelestariannya.
Rekomendasi untuk Mengatasi Tantangan dan Memaksimalkan Peluang
Untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang dalam implementasi kebijakan Bappenas di sektor kehutanan, berikut beberapa rekomendasi:
| Tantangan | Strategi |
|---|---|
| Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga | Membentuk forum koordinasi yang terstruktur dan melibatkan semua pihak terkait. |
| Keterbatasan Sumber Daya | Meningkatkan alokasi anggaran dan sumber daya manusia untuk program kehutanan. |
| Rendahnya Partisipasi Masyarakat | Melakukan program pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan. |
| Tekanan Ekonomi | Mengembangkan program ekonomi berbasis hutan yang dapat memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat. |
Ulasan Penutup
Dampak Kebijakan Bappenas terhadap Sektor Kehutanan: Upaya Mewujudkan Kelestarian dan Kesejahteraan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Dengan strategi yang tepat, kebijakan Bappenas diharapkan dapat mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan, meminimalisir deforestasi, dan meningkatkan peran hutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan menjadi bukti nyata bahwa kesejahteraan dan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan, menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
/data/photo/2021/11/04/61837192f2cc2.jpeg?w=700 "Yayasan Paseban: Membangun Masyarakat Berwawasan Lingkungan")
