Jakarta — Di tengah suhu politik yang terus menghangat jelang pemilihan presiden, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa pasangan nomor urut 2 bukan sekadar opsi politik biasa. Menurut dia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diposisikan sebagai simbol rekonsiliasi sekaligus jalan menuju persatuan nasional.
Prabowo-Gibran disebut sebagai jalan rekonsiliasi
Pernyataan itu disampaikan Budiman dalam konferensi pers di Media Center Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023). Ia menilai pilihan terhadap Prabowo dan Gibran merepresentasikan kebutuhan Indonesia untuk menyatukan kembali energi bangsa setelah melewati berbagai fase politik sejak reformasi.
“Bagi kami, pemilihan terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah pilihan rekonsiliasi dan persatuan nasional untuk kemajuan,” kata Budiman.
Reformasi 1998 masih relevan, tapi persatuan disebut makin mendesak
Budiman mengingatkan bahwa reformasi 1998 telah membuka jalan bagi perubahan besar di Indonesia. Namun setelah lebih dari dua dekade, ia menilai tantangan bangsa tidak cukup dijawab hanya dengan mengulang narasi lama. Menurut dia, agenda kemajuan kini harus menempatkan persatuan sebagai prioritas, tanpa menyingkirkan isu demokrasi, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, dan korupsi.
“Kita sudah menikmati 25 tahun. Dan setelah 25 tahun kami merasa bahwa agenda kemajuan Indonesia sangat dibutuhkan yang namanya persatuan orang Indonesia. Kami melihat bahwa isu demokrasi, isu HAM, isu pemerintahan, isu korupsi, tetap relevan. Ingat itu, tetap relevan,” tegasnya.
Budiman: tugas sejarah dan tugas negara tak lagi berhadap-hadapan
Dalam penjelasannya, Budiman juga menyinggung posisi Prabowo Subianto pada masa lalu. Ia menyebut Prabowo, saat masih menjadi prajurit TNI, menjalankan tugas negara, sementara para aktivis reformasi kala itu menjalankan “tugas sejarah” untuk melawan rezim otoriter Soeharto.
Budiman mengatakan, para aktivis 1998 merasa terpanggil untuk mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih baik, lebih bebas, dan lebih demokratis. Ia bahkan menyebut pada masa itu tugas negara dan tugas sejarah berada dalam posisi berseberangan karena negara dinilai menutup ruang perubahan.
“Pada tahun 98, tugas sejarah dan tugas negara ada dalam berhadapan karena pada saat itu (situasinya) negara otoriter, menolak untuk melakukan perubahan dengan cara yang baik-baik. Sehingga terpaksa kami melakukan pelanggaran dan perlawanan,” ujarnya.
Ia menambahkan, situasi hari ini justru dilihat berbeda. Setelah 25 tahun berlalu, Budiman menilai sudah saatnya tugas negara dan tugas sejarah berjalan searah. Karena itu, menurut dia, persatuan menjadi penting di tengah berbagai ancaman dan keadaan yang menuntut kebersamaan.
“Hari ini kami bersama Pak Prabowo setelah 25 tahun, kami ingin tugas negara dan tugas sejarah tidak berhadapan, kami bersatu. Karenanya ada ancaman-ancaman, ada situasi yang mengharuskan kami bersatu,” kata Budiman.
Di akhir pernyataannya, Budiman menekankan bahwa persatuan tidak boleh berdiri sendiri. Ia menyebut komitmen terhadap HAM harus ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan bangsa, termasuk agar Indonesia lebih sejahtera, anak-anak tumbuh lebih sehat, dan akses informasi tetap terbuka.
“Bagi kami, pemilihan terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah pilihan rekonsiliasi dan persatuan nasional untuk kemajuan. Kami dulu, teman-teman ini di masa-masa yang paling susah, kami memimpikan Indonesia yang lebih baik, demokratis, dan kita ingin seluruh orang-orang baik bisa tampil,” katanya. (SENOPATI)
