I. Prioritas Anggaran Sektor Pendidikan:
– Meningkatkan akses pendidikan.
– Menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan.
– Memberikan bantuan pendidikan.
– Memperbaiki kualitas pendidikan.
– Memperkuat strategi link dan match untuk meningkatkan relevansi dengan dunia industri.
– Memberikan makanan bergizi untuk siswa di semua tingkatan pendidikan (pra-sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum maupun agama).
II. Prioritas Anggaran Sektor Kesehatan:
– Memberikan makanan bergizi untuk ibu hamil/menyusui dan balita.
– Mempercepat penurunan stunting.
– Memperkuat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
– Meningkatkan akses, kualitas, dan ketersediaan layanan kesehatan primer dan rujukan.
– Meningkatkan sinergi lintas lembaga dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur kesehatan.
– Meningkatkan jumlah, kualitas, dan distribusi sumber daya manusia kesehatan.
– Secara bertahap memperkuat kemandirian industri farmasi.
III. Prioritas Anggaran Proteksi Sosial:
– Memperbaiki penargetan program proteksi sosial.
– Memperkuat konvergensi dan komplementaritas program proteksi sosial.
– Meningkatkan efektivitas desain dan implementasi program, mempercepat keluar dari kemiskinan.
– Memperkuat proteksi sosial sepanjang hayat untuk mengantisipasi populasi yang menua.
– Meningkatkan skema proteksi sosial adaptif untuk mengantisipasi risiko krisis.
IV. Prioritas Anggaran Infrastruktur:
– Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan pertumbuhan.
– Strategi termasuk pengembangan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi bernilai tinggi seperti infrastruktur dasar, infrastruktur konektivitas, infrastruktur energi, infrastruktur digital, infrastruktur pangan, serta infrastruktur pendukung untuk wilayah IKN, serta proyek infrastruktur PPP.
V. Prioritas Anggaran Ketahanan Pangan:
– Meningkatkan produksi pangan untuk mendukung swasembada pangan nasional.
– Memperbaiki kualitas konsumsi pangan sehat.
– Memperbaiki distribusi dan infrastruktur pertanian.
– Memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
– Memperkuat cadangan pangan nasional dan lumbung pangan masyarakat.
– Memperkuat institusi, pendanaan, dan perlindungan perusahaan pertanian.
VI. Prioritas Anggaran Hilir Industri:
– Bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dan peluang kerja melalui kebijakan hilir industri berbasis mineral dan hilir industri berbasis pertanian.
– Juga termasuk meningkatkan daya saing melalui pengembangan ekosistem industri, pengawasan standar industri, percepatan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan penggunaan teknologi industri.
VII. Prioritas Anggaran Penguatan Investasi:
– Bertujuan untuk memperkuat investasi asing dan kerja sama internasional untuk mempercepat hilir industri, ekonomi hijau, pengembangan infrastruktur hijau, dan pengembangan ekonomi sirkular.
– Kebijakan meliputi peningkatan kemudahan berusaha, pengembangan peta peluang investasi, dan dukungan fasilitas bea cukai.
VIII. Prioritas Pengembangan Pemerataan Gender:
– Diarahkan melalui Strategi Pemerataan Gender oleh semua kementerian/lembaga dalam hal akses, partisipasi, pengendalian, dan manfaat dari pembangunan, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang, serta mengurangi kekerasan terhadap perempuan.
– Kebijakan meliputi peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi perempuan, penguatan kapasitas dan kemandirian, meningkatkan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan pasar kerja.
Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan Kebijakan Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang bertujuan untuk memperkuat prinsip nilai uang dalam semua tahapan perencanaan dan penganggaran serta implementasinya, memperkuat implementasi anggaran berbasis kinerja, dan meningkatkan konvergensi program dan kegiatan lintas kementerian/lembaga melalui pendekatan tematik, holistik, dan integratif, dengan memperhitungkan aspek spasial.
