Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dikelola Kantor Komunikasi Kepresidenan, dikonfirmasi akan dijalankan dengan prinsip tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyuarakan tekadnya untuk memberantas korupsi dan merintis tata kelola pemerintahan yang bersih. BPI Danantara, atau Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengacu pada 24 Prinsip Santiago sebagai panduan global untuk mengelola investasi dan mengelola risiko dana kekayaan negara. Pentingnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam mengelola Danantara juga ditekankan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sistem pengawasan berlapis untuk Danantara, dengan Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantau dan Akuntabilitas. Tujuannya adalah memastikan badan tersebut dijalankan dengan integritas yang tinggi dan memiliki tingkat akuntabilitas yang maksimal. Pada upacara peresmian Danantara, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya lembaga ini sebagai implementasi dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, melibatkan tokoh-tokoh bangsa sebagai penasihat lembaga untuk menjamin integritas dan cinta terhadap Indonesia.
Dengan jumlah aset Indonesia mencapai Rp14 ribu triliun yang dikelola oleh Danantara, lembaga ini tidak hanya diharapkan sebagai pengelola investasi, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan pembangunan untuk mencapai kemandirian dan kemajuan Indonesia pada tahun 2045. Prinsip-prinsip dan komitmen yang dijabarkan diharapkan dapat memastikan kelangsungan dan prestasi Danantara sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia.