Urgensi reformasi intelijen Indonesia semakin menjadi perhatian utama, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie telah menggelar diskusi terbatas yang berjudul Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi ini melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, peneliti, dan praktisi guna membahas pentingnya reformasi intelijen di Tanah Air.
Diskusi tersebut juga menyoroti perlunya penguatan kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN) agar lebih adaptif dalam menghadapi ancaman global yang semakin beragam. Reformasi Intelijen Indonesia perlu ditekankan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Reformasi intelijen, yang biasa dikenal dengan sebutan “Reformasi Intelijen Indonesia”, harus mencakup aspek-aspek vital seperti transformasi kultur kerja dan peningkatan pengawasan kelembagaan.
Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan responsifitas lembaga intelijen. Model Threat-Based Intelligence sudah menjadi standar operasional di beberapa negara dengan sistem intelijen yang sudah teruji. Oleh karena itu, BIN harus segera mengadopsi pendekatan ini agar lebih proaktif dalam menghadapi ancaman dan mencegah potensi eskalasi ancaman.
Di masa transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, peran intelijen menjadi semakin sentral dalam mengamati dan menganalisis potensi ancaman. Kritik terhadap efisiensi intelijen Indonesia yang masih belum optimal dalam mendeteksi serta mengantisipasi risiko semakin meningkat. Oleh karena itu, Reformasi Intelijen Indonesia perlu segera dirampungkan demi menjaga stabilitas nasional.
Reformasi Rekrutmen dan Kultur Intelijen menjadi fokus utama dalam upaya memperbaiki kinerja lembaga intelijen. Proses rekrutmen personel intelijen di Indonesia harus didasarkan pada kompetensi teknis serta keseimbangan struktural organisasi. Rekrutmen personel intelijen harus jauh dari kedekatan politik yang berpotensi merusak profesionalisme BIN.
Peneliti dari Center for International Relations Studies menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dalam mencegah penyalahgunaan wewenang di kalangan lembaga intelijen. Negara lain sudah menerapkan mekanisme oversight dalam mengawasi lembaga intelijen mereka. Indonesia perlu mengambil contoh atas implementasi mekanisme pengawasan yang lebih ketat.
Rekomendasi reformasi intelijen Indonesia yang dihasilkan dari diskusi tersebut sangat menarik untuk dipertimbangkan. Penerapan Threat-Based Intelligence dan reformasi rekrutmen personel menjadi prioritas utama. Selain itu, menjaga independensi lembaga intelijen dan memperkuat mekanisme pengawasan juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan profesionalisme dan kewibawaan BIN.
Dengan memperkuat reformasi intelijen Indonesia, diharapkan lembaga intelijen dapat menjadi lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam mengatasi berbagai tantangan keamanan, baik di tingkat nasional maupun global. Reformasi intelijen merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
