Ansel Deri, seorang mahasiswa program S2 Studi Pembangunan di UKSW Salatiga, mengungkapkan bahwa para gubernur dari empat daerah otonom baru di tanah Papua mengunjungi Komisi II DPR di Gedung DPR/MPR RI. Kehadiran para gubernur yang baru saja terpilih dalam pilkada serentak 2024 ini menunjukkan kegelisahan yang dirasakan, baik oleh para pemimpin maupun masyarakat di wilayah mereka masing-masing. Hal ini terkait dengan implementasi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, terutama setelah pilkada 2024.
Selain itu, langkah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 juga berdampak pada daerah-daerah di Papua. Meskipun Papua memiliki status otonomi khusus, namun efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak mengecualikan daerah tersebut. Para gubernur di Papua diharapkan untuk bekerja keras dalam memaksimalkan sumber daya yang ada guna memajukan masyarakat dan daerahnya.
Meskipun demikian, penting bagi semua pihak untuk terus memperhatikan dan mendukung upaya pembangunan yang dilakukan di Papua pasca pilkada. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan masyarakat, akan sangat diperlukan dalam rangka memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tanah Papua. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Papua.
