Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, dalam rapat paripurna pada 22 April 2025, mengapresiasi serta memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran tahun 2024. Meskipun terdapat capaian positif sepanjang tahun tersebut, Asep menekankan perlunya perbaikan bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. LKPJ disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mencakup beragam laporan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, kebijakan strategis, tindak lanjut rekomendasi DPRD sebelumnya, dan pelaksanaan tugas dari pemerintah pusat dan provinsi.
Asep menyoroti pentingnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. LKPJ bukan hanya sebagai laporan rutin kepada DPRD, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. DPRD Kabupaten Pangandaran mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi strategis yang telah diberikan, guna memacu pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Rekomendasi yang disampaikan antara lain pemutakhiran data peserta BPJS, inventarisasi lampu penerangan jalan umum, optimalisasi pajak kendaraan bermotor, perbaikan manajemen PAD, tindak lanjut penyertaan modal perumda, penyesuaian zonasi harga tanah dan NJOP, serta penyelesaian status pegawai non-ASN. Asep menekankan bahwa semua rekomendasi tersebut harus dijadikan panduan dalam memperbaiki sektor pemerintahan, bukan hanya sebagai dokumen formalitas.
Evaluasi LKPJ Bupati Tahun 2024 mencerminkan komitmen DPRD Pangandaran untuk mengawal pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, memaksimalkan potensi daerah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Komitmen ini merupakan upaya nyata dalam membangun daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat.
