Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mengajukan peringatan penting untuk memperkuat kolaborasi nasional guna menghadapi tantangan besar di sektor perumahan. Ibas meyakini bahwa segera menyediakan rumah layak, sehat, dan bermartabat bagi seluruh warga Indonesia adalah instruksi konstitusi yang harus diutamakan.
Dalam acara peringatan Hari Perumahan yang bertemakan “Rumah Layak untuk Semua: Pilar Keadilan Sosial, Kunci Bonus Demografi,” Ibas menekankan bahwa rumah tidak hanya sekadar bangunan fisik, tetapi juga simbol kesejahteraan, martabat, dan masa depan bangsa. Dia menyoroti perlunya kerjasama lintas sektor, dukungan anggaran berkelanjutan, dan pengawalan program-program seperti BSPS, FLPP, dan Tapera agar setiap rakyat Indonesia bisa memiliki hunian layak tanpa hambatan.
Ibas menegaskan bahwa hak warga negara untuk memiliki tempat tinggal yang layak telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, rumah layak bagi semua bukan hanya slogan kosong, melainkan sebuah bentuk keadilan sosial yang harus didukung bersama. Dia juga menyoroti tingginya angka backlog perumahan nasional yang menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 mencapai 9,9 juta backlog kepemilikan dan 26,9 juta backlog rumah tidak layak huni.
Dalam upayanya menjaga ketersediaan rumah layak untuk generasi muda, Ibas mengajak agar program strategis pemerintah seperti FLPP, Tapera, dan BSPS diperkuat dan dipantau dengan baik. Dia menegaskan pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak, termasuk pusat-daerah, legislatif-eksekutif, BUMN-swasta, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan program perumahan berjalan dengan efektif demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
