Situasi Jakarta yang masih dipengaruhi aksi demo dan kericuhan membuat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah khusus untuk menjaga proses belajar tetap berjalan. Mulai 1 September 2025, sekolah negeri maupun swasta di Jakarta pada semua jenjang diminta menyesuaikan kegiatan pembelajaran dari rumah, terutama bagi satuan pendidikan yang terdampak langsung atau mengalami hambatan akses.
Kebijakan belajar dari rumah mulai berlaku 1 September 2025
Melalui surat pemberitahuan yang telah dikeluarkan, pemerintah daerah memberi ruang bagi sekolah yang berada di wilayah terdampak untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Langkah ini diambil agar aktivitas pendidikan tidak terhenti meski kondisi kota belum sepenuhnya stabil.
Untuk sekolah yang tidak terdampak aksi demo dan tetap memiliki akses yang lancar, pelaksanaan pembelajaran tidak dipukul rata. Satuan pendidikan tersebut dapat memilih untuk tetap belajar langsung di sekolah atau menyesuaikan dengan skema belajar dari rumah, tergantung kondisi masing-masing.
Sekolah diminta menyesuaikan kondisi lapangan
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdian, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk menghentikan proses belajar, melainkan memastikan kegiatan pendidikan tetap berjalan di tengah situasi yang dinilai belum sepenuhnya kondusif. Dengan begitu, sekolah memiliki fleksibilitas untuk mengambil keputusan yang paling aman dan paling memungkinkan bagi peserta didik.
Kebijakan ini juga menjadi panduan bagi sekolah non-diliburkan agar tetap siap menjalankan pembelajaran tanpa mengabaikan keselamatan siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Di lapangan, keputusan bisa berbeda antar sekolah karena kondisi akses dan dampak kericuhan tidak sama di setiap wilayah Jakarta.
Fokus utama: pembelajaran tetap berlangsung
Di tengah situasi yang berubah cepat, langkah Dinas Pendidikan DKI Jakarta menunjukkan prioritas pada keberlanjutan belajar. Sekolah yang terdampak mendapat opsi belajar dari rumah, sedangkan sekolah yang aman dan mudah dijangkau masih diberi pilihan untuk tetap tatap muka. Dengan pola ini, pemerintah daerah berupaya menjaga agar hak belajar peserta didik tidak terganggu oleh situasi di luar ruang kelas.
Source link
