Gaji dan Dana Operasional Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Tembus Rp31 Miliar per Tahun
Besaran anggaran untuk kepala daerah di Jawa Barat kembali menjadi sorotan. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Nomor Sub Kegiatan 4.01.01.1.11.0001, total belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat tercatat mencapai Rp 2.215.627.310 per tahun.
Angka tersebut belum termasuk dana operasional yang jumlahnya jauh lebih besar. Dalam dokumen yang sama, alokasi Belanja Dana Operasional disebut mencapai Rp 28.800.000.000, yang dihitung sebagai estimasi 0,15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Jika digabung, total pendapatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat mencapai Rp 31.015.627.310 per tahun.
Rincian Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah
Komponen belanja gaji dan tunjangan itu terdiri atas beberapa pos. Belanja Gaji Pokok tercatat sebesar Rp 75.600.000, disusul Belanja Tunjangan Keluarga sebesar Rp 9.800.000. Ada pula Belanja Tunjangan Jabatan yang nilainya mencapai Rp 136.429.710.
Selain itu, masih ada sejumlah tunjangan lain yang ikut masuk dalam hitungan, termasuk Belanja Tunjangan Beras, PPh/Tunjangan Khusus, dan komponen lain yang melekat pada jabatan kepala daerah. Seluruh pos tersebut membuat total belanja gaji dan tunjangan mencapai lebih dari Rp 2,2 miliar per tahun.
Dana Operasional Jadi Komponen Terbesar
Di luar gaji dan tunjangan, dana operasional menjadi porsi paling besar dalam keseluruhan anggaran. Nilainya mencapai Rp 28,8 miliar dan disiapkan untuk mendukung kegiatan pemerintahan kepala daerah. Besaran ini menunjukkan bahwa beban anggaran untuk posisi gubernur dan wakil gubernur tidak hanya bergantung pada gaji pokok, tetapi juga pada fasilitas dan dukungan operasional yang melekat pada jabatan.
Dengan komposisi tersebut, total pendapatan yang tercatat untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat berada di atas Rp 31 miliar per tahun. Angka ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran kepala daerah di provinsi dengan kapasitas fiskal besar seperti Jawa Barat tetap menjadi perhatian publik.
Source link
