Sri Rahayu kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu suara penting di DPRD Pangandaran. Tiga periode duduk di lembaga legislatif membuatnya tak hanya berpengalaman, tetapi juga semakin percaya diri dalam mengawal kepentingan masyarakat. Di tengah sorotan publik terhadap tata kelola anggaran daerah, ia menempatkan pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai agenda yang tidak bisa dianggap sekadar formalitas.
Fokus pada Akuntabilitas Keuangan Daerah
Menurut Sri Rahayu, pembahasan LHP BPK menjadi salah satu pintu penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Baginya, pengawasan yang kuat bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Ia menilai, pengalaman panjang di DPRD memberi bekal untuk membaca persoalan anggaran dengan lebih cermat. Dari situ, ia ingin mendorong tata kelola yang lebih tertib agar setiap rupiah dari uang daerah benar-benar memberi manfaat bagi warga.
Berpihak pada Masyarakat Kecil
Di luar urusan teknis anggaran, Sri Rahayu juga menekankan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat kecil. Komitmen itu menjadi bagian dari sikap politiknya selama berada di DPRD Pangandaran, terutama ketika kebijakan daerah bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga sehari-hari.
Optimisme yang ia tunjukkan bukan tanpa alasan. Dengan rekam jejak tiga periode, Sri Rahayu melihat bahwa perjuangan di parlemen daerah harus terus diarahkan pada hasil yang konkret, bukan hanya seremonial. Karena itu, ia menempatkan penguatan akuntabilitas dan dukungan kepada masyarakat sebagai dua hal yang harus berjalan beriringan.
Pengalaman Jadi Modal
Bagi Sri Rahayu, pengalaman bukan sekadar catatan masa jabatan. Lebih dari itu, pengalaman menjadi modal untuk menjaga konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat di tengah dinamika pembahasan kebijakan daerah. Dari ruang DPRD, ia ingin memastikan pengawasan tetap tajam dan suara masyarakat kecil tidak tersisih.
Source link
