Desakan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan kembali menguat setelah Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) membeberkan lonjakan kasus keracunan yang dinilai sudah tak lagi bisa dianggap insiden biasa. Di depan Komisi IX DPR, JPPI menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah teknis di lapangan, melainkan menunjukkan adanya celah serius dalam tata kelola program dari hulu ke hilir.
JPPI: Kasus Keracunan MBG Terus Meluas
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyampaikan bahwa hingga 14 September 2025, jumlah kasus keracunan MBG telah mencapai 5.360 kasus. Angka itu disebut terus bertambah dari waktu ke waktu. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari 20 provinsi, persoalan serupa muncul di hampir seluruh kabupaten dan provinsi, sehingga memperlihatkan bahwa masalah ini tidak berdiri sendiri.
Menurut JPPI, sebaran kasus yang begitu luas menjadi sinyal bahwa ada persoalan mendasar pada sistem aturan dan menu yang digunakan dalam program tersebut. Karena itu, Ubaid menilai pembenahan tidak cukup dilakukan di level pelaksana daerah, tetapi harus ditangani langsung oleh pemerintah pusat.
Komisi IX: Masalahnya Bukan Hanya di SPPG
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menanggapi temuan itu dengan menegaskan bahwa rangkaian kasus keracunan menunjukkan adanya kesalahan sistem, bukan semata-mata kekeliruan di SPPG. Ia menilai persoalan yang muncul terlalu berulang untuk disebut sebagai kasus terpisah tanpa kaitan dengan desain program secara keseluruhan.
Meski begitu, Charles menjelaskan bahwa DPR tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan MBG. Ia justru meminta JPPI menyampaikan rekomendasi yang lebih konkret mengenai langkah perbaikan yang perlu diambil agar masalah serupa tidak terus berulang.
Keputusan Ada di Tangan Presiden
Dalam penjelasannya, Charles juga menyinggung bahwa keputusan akhir untuk menghentikan atau melanjutkan program MBG berada di tangan presiden. Selama program itu masih dipandang strategis, maka pelaksanaannya akan terus berjalan dengan anggaran yang sudah disiapkan.
Di tengah desakan publik dan data keracunan yang terus naik, perdebatan kini bergeser dari soal pelaksanaan ke soal keberlanjutan program itu sendiri. JPPI menuntut langkah tegas, sementara DPR menekankan perlunya perbaikan menyeluruh agar MBG tidak terus menyisakan korban.
Source link
