Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta pemerintah untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena kasus keracunan yang semakin meningkat. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan bahwa per 14 September 2025, sudah ada 5.360 kasus keracunan MBG, dan jumlahnya terus bertambah. Data dari 20 provinsi menunjukkan bahwa masalah keracunan ini menyebar di hampir seluruh kabupaten dan provinsi, menandakan adanya masalah dalam sistem aturan dan menu yang perlu diselesaikan di tingkat pusat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengatakan bahwa temuan kasus keracunan menunjukkan adanya kesalahan dalam sistem, bukan hanya di SPPG. Meskipun demikian, DPR tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program MBG. Charles meminta rekomendasi dari JPPI tentang perbaikan yang harus dilakukan. Meskipun keputusan untuk menghentikan program MBG berada di tangan presiden, jika beliau masih melihat program ini sebagai strategis, maka program tersebut akan tetap berjalan dengan anggaran yang sudah disiapkan.
