Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan uang sitaan senilai Rp 13 triliun lebih dari Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi fasilitas ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, tumpukan uang pecahan Rp 100.000 yang dikemas rapi dalam plastik disusun hingga sekitar 2 meter. Total uang pengganti kerugian negara yang diserahkan mencapai Rp 13.255.244.538.149.
Penyerahan itu dilakukan secara resmi oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung karena dinilai berhasil menyelamatkan uang negara dalam jumlah yang sangat besar. Momen itu sekaligus menjadi sorotan karena memperlihatkan secara fisik besarnya nilai pemulihan aset dari perkara korupsi yang merugikan negara.
Uang Sitaan yang Disebut Bisa Bantu Pendidikan
Dalam pernyataannya, Prabowo menyinggung manfaat konkret dari uang hasil sitaan tersebut. Ia menyebut dana Rp 13 triliun lebih itu dapat dipakai untuk merenovasi lebih dari 8.000 sekolah. Menurutnya, angka tersebut cukup besar untuk memberi dampak langsung pada sektor pendidikan yang masih membutuhkan banyak perbaikan fasilitas.
Prabowo juga menyinggung kemungkinan penggunaan anggaran untuk membangun kampung nelayan yang selama ini kurang mendapat perhatian. Ia menyebut satu kampung nelayan bisa memerlukan alokasi sekitar Rp 22 miliar, dan menilai ada wilayah-wilayah yang selama puluhan tahun belum tersentuh kebijakan serius. Dari sini, ia menekankan bahwa pemulihan uang negara bukan sekadar soal angka, melainkan soal bagaimana dana itu bisa kembali dirasakan masyarakat.
Pesan Prabowo soal Prioritas Negara
Prabowo mengaitkan penyerahan uang sitaan itu dengan kebutuhan negara untuk lebih tegas dalam menyelamatkan aset publik. Ia menilai jumlah yang berhasil dipulihkan dapat menjadi contoh bahwa kebocoran anggaran harus dilawan dengan langkah nyata. Dalam konteks itu, keberhasilan Kejaksaan Agung disebut bukan hanya penting bagi penegakan hukum, tetapi juga bagi pembiayaan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Penyerahan uang pengganti kerugian negara ini menjadi salah satu pemulihan aset terbesar yang disorot publik dalam kasus korupsi ekspor CPO. Dengan nilai mencapai Rp 13,255 triliun lebih, peristiwa tersebut menegaskan besarnya dampak korupsi sekaligus besarnya potensi manfaat jika uang negara bisa kembali ke kas publik.
Source link
