Langkah strategis diambil pemerintah Indonesia untuk menjaga kekayaan alam nasional, dengan pelaksanaan Latihan Terintegrasi TNI 2025 yang digelar secara masif di Bangka Belitung pada hari Rabu (19/11/2025). Dalam latihan ini, sekitar 68 ribu prajurit dari ketiga matra TNI—Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara—dikerahkan ke wilayah yang selama ini rawan penambangan liar, terutama timah. Latihan serupa tidak hanya terjadi di Bangka Belitung, tetapi juga berlangsung di Morowali, sebuah kawasan yang juga menghadapi ancaman penambangan ilegal.
Pengerahan kekuatan militer ini merupakan implementasi langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto demi mengamankan sumber daya alam penting negara. Presiden sebelumnya menyoroti adanya ribuan tambang timah tanpa izin yang tersebar di seluruh penjuru Bangka Belitung, menyebabkan kerugian produksi nasional hingga mencapai 80 persen serta pencemaran parah pada lingkungan.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya demonstrasi perlengkapan militer, melainkan langkah nyata dalam mempertahankan hak dan kewajiban negara terhadap harta strategisnya. Menurut Sjafrie, pengamanan kekayaan alam merupakan ujung tombak kedaulatan yang harus ditegakkan melalui pengawasan dan penertiban rutin. Lawatan ke lokasi bersama Panglima TNI juga menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga negara, terbukti dengan hadirnya Menteri ESDM, Jaksa Agung, serta Kepala BPKP dalam agenda tersebut.
Dalam latihan ini, pengaplikasian doktrin Operasi Militer Selain Perang (OMSP) benar-benar diuji di lapangan. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan bahwa latihan gabungan bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya serius menjaga objek vital nasional. Titik-titik strategis yang menjadi target tambang ilegal di Bangka Belitung hingga Morowali dipastikan menjadi prioritas utama perlindungan.
Sesuai perintah Presiden, seluruh jalur logistik hasil tambang ilegal, baik yang menuju maupun keluar dari Bangka dan Belitung, diblokir total oleh TNI. Hal ini dilakukan agar negara mendapatkan data akurat atas pergerakan barang di kawasan tersebut serta mencegah kerugian lebih lanjut akibat aktivitas ilegal. Presiden meminta negara benar-benar memahami, mengawasi, dan mengendalikan alur keluar-masuk barang bernilai strategis.
Di tengah latihan, disimulasikan berbagai skenario penyelamatan aset negara dari tangan pelaku penambangan liar. Salah satu bentuk aksi adalah demonstrasi Serangan Udara Langsung oleh armada pesawat F-16, serta aksi penerjunan taktis pasukan elit Kostrad. Selain itu, dilakukan juga simulasi penyergapan terhadap ponton tambang ilegal oleh KRI TNI AL, serta pengamanan lokasi galian pasir secara cepat oleh Koopssus TNI. Seluruh aparat gabungan ini menunjukkan kesiapan menghadapi ancaman nyata di lapangan.
Rangkaian latihan berlanjut dengan peninjauan hasil penangkapan kapal ponton ilegal di Dermaga Belinyu dan inspeksi ke lokasi-lokasi galian pasir liar di Dusun Nadi, menegaskan tekad pemerintah dalam menindak tegas eksploitasi sumber daya tanpa izin. Pengerahan militer dalam skala besar, lebih dari sekadar operasi keamanan semata, memperlihatkan bahwa perlindungan kekayaan negara adalah tugas kolektif seluruh unsur pertahanan negara.
Bangka Belitung dipilih karena alasan strategis: letaknya yang vital serta menyimpan cadangan timah terbesar Indonesia, menjadikannya prioritas utama pengamanan. Keamanan kawasan ini berdampak besar bagi ekonomi nasional dan wajib dijaga agar tidak jatuh ke tangan para pelaku yang merusak hukum negara.
Keberadaan TNI di garis terdepan diharapkan menjadi penguat utama upaya pemerintah dalam memulihkan, mengendalikan, dan memelihara aset strategis negara. Dengan kolaborasi lintas sektor dan kekuatan penuh aparat pertahanan, pemerintah yakin dapat menata ulang tata kelola kekayaan bangsa demi generasi mendatang serta menjamin kedaulatan negara tetap terjaga.
Sumber: TNI Siap Perang Lawan Mafia Tambang: Latihan Gabungan Besar Di Bangka Belitung Uji Doktrin OMSP
Sumber: TNI Gelar Latihan Gabungan, Kirim Sinyal Perang Ke Mafia Tambang Ilegal
