Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi sorotan dalam situasi yang kian teruji. Menurut Sukamta, PBB perlu melakukan reformasi agar tetap relevan sebagai penjaga perdamaian dunia dan tidak terpinggirkan oleh tindakan sepihak negara-negara kuat. Lebih dari sekadar forum retorika, PBB diharapkan mampu menegakkan hukum internasional dengan adil dan setara.
Dalam konteks kepentingan nasional, penting bagi Pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Luar Negeri, untuk meningkatkan kewaspadaan dan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di kawasan yang terdampak. Langkah kontingensi juga harus disiapkan jika situasi keamanan memburuk. Keselamatan WNI menjadi prioritas utama dengan Indonesia memegang posisi sebagai suara moral yang konsisten memperjuangkan perdamaian dan keadilan global.
Pengawalan terhadap sikap politik luar negeri Indonesia terus dilakukan oleh Komisi I DPR RI. Diharapkan sikap tersebut selalu berlandaskan konstitusi, keadilan internasional, solidaritas kemanusiaan, dan menolak segala bentuk normalisasi intervensi militer yang dapat mengancam perdamaian dunia.
