Menjadi Kunci Awal Perang Melawan Korupsi: Pendidikan sebagai Landasan Integritas Generasi Masa Depan
KPK: Pendidikan Sebagai Landasan Utama dalam Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa arah perjuangan pemberantasan korupsi di masa depan sangat ditentukan oleh sektor pendidikan. Hal ini disampaikan oleh KPK dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026. Menurut KPK, Hardiknas menjadi momentum penting untuk tidak hanya melahirkan generasi cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk karakter dan integritas yang kuat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pendidikan adalah soko guru integritas atau fondasi utama dalam membangun integritas generasi mendatang. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pemberantasan korupsi bersama dengan pencegahan dan penindakan.
KPK Dorong Pendidikan Antikorupsi di Seluruh Jenjang Pendidikan
Budi mengungkapkan bahwa KPK terus mendorong integrasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) ke dalam kurikulum di semua tingkatan pendidikan mulai dari anak usia dini hingga perguruan tinggi. Pendekatan PAK tersebut memiliki fokus pada penguatan karakter melalui sembilan nilai integritas, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.
Pada bulan Maret 2026, KPK juga meluncurkan Buku Panduan Sisipan Pendidikan Antikorupsi khusus untuk perguruan tinggi dan para pengajar. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran antikorupsi di tengah keberagaman perguruan tinggi di Indonesia.
Kerjasama lintas sektor untuk Pemberantasan Korupsi di Pendidikan
KPK menjalin kerjasama dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian PPN/Bappenas dalam menguatkan pendidikan antikorupsi. Ini dibuktikan dengan sekitar 80% perguruan tinggi di Indonesia yang telah berhasil mengintegrasikan Pendidikan Antikorupsi ke dalam kurikulum pembelajaran.
Selain itu, KPK juga melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan untuk mengevaluasi risiko korupsi dan mendorong perbaikan tata kelola di sektor pendidikan. Berbagai langkah intervensi dilakukan guna memperkuat sistem dan lingkungan pendidikan agar lebih transparan dan akuntabel.
