Minggu, 07 Januari 2024 – 17:47 WIB
Anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Bambang Widjojanto saat diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024). Foto: Timnas AMIN
jpnn.com, JAKARTA – Anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Bambang Widjojanto mengingatkan potensi kecurangan dan politisasi bantuan sosial (bansos) pada Pilpres 2024.
Hal itu diingatkan eks wakil ketua KPK itu dalam diskusi “Titik Rawan Potensi Kecurangan Pemilu dalam Penempatan Pejabat Kepala Daerah” yang digelar sejumlah NGO di Gado-gado Boplo, Cikini Raya, Jakarta Pusat (7/1/2024).
Acara diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber dari perwakilan tim pemenangan masing-masing paslon, yaitu Bambang Widjojanto mewakili Timnas AMIN, Habiburokhman dari TKN Prabowo-Gibran, dan Todung Mulya Lubis dari TPN Ganjar – Mahfud.
Pada acara itu juga dilakukan Launching Penelitian Titik Rawan Kecurangan dan Platform Peta Kecurangan Pemilu www.kecuranganpemilu.com.
“Pelanggaran yang tampak nyata, bansos yang lebih besar dari tahun lalu. Siapa yang bansosnya yang besar, itu dinyatakan oleh menteri, lho. Ada kebijakan yang berpotensi korupsi,” kata Bambang.
Pendiri ICW itu juga menyoroti netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilpres 2024 dalam konteks penegakan hukum.
Dia meminta jangan hanya kepala desa yang disorot, tetapi juga perlu memotret potensi kebijakan yang rawan dikorupsi seperti viralnya Satpol PP di Garut yang mendukung salah satu pasangan calon (paslon).
“Pak Mahfud bilang pasti ada orang yang nyuruh, aktor intelektualnya, itu perlu disentuh,” ujar Bambang.
Dewan Pakar Timnas AMIN mengingatkan masyarakat soal potensi kecurangan dan politisasi bansos pada Pemilu 2024. Begini penjelasannya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
