Praperadilan Kasus Hasto: Tidak Ada Politisasi?

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, dihadirkan dalam konferensi pers oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2) petang. Wakil Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah (Pasbata), Jose, meyakini bahwa kasus hukum yang menimpa Hasto Kristiyanto tidak bersifat politisasi. Jose menegaskan pentingnya dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto dan menyarankan agar politisi PDIP tidak menciptakan perpecahan di antara rakyat. Dia juga berpendapat bahwa program Prabowo telah memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), diskon tarif listrik, dan perhatian yang diberikan pemerintah terhadap pendidikan. Jose menyerukan agar semua pihak memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja demi kepentingan rakyat, mengingat bahwa semua perubahan tidak bisa terjadi secara instan, terutama dalam 100 hari pertama pemerintahan. Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu dan jangan terjebak dalam agenda syahwat. Wasekjen Pasbata meyakini bahwa tidak ada unsur politisasi dalam kasus Hasto, hal ini terbukti dengan penolakan praperadilan. Jose menegaskan bahwa jika Hasto tidak bersalah, keputusan akhir akan ditentukan oleh pengadilan, bukan dengan tuduhan politisasi.