Pakar Hukum Profesor Dr Henry Indraguna memberikan dukungannya terhadap pelibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) dalam RUU Perampasan Aset. Menurutnya, langkah ini penting untuk memutus rantai korupsi, dengan teknologi PPATK yang mampu melacak aliran dana ilegal menjadi fondasi yang kuat. Profesor Henry juga mengutip filsuf postmodern Prancis, Michel Foucault, yang menyoroti pentingnya redistribusi kekayaan dalam konteks kekuasaan.
Menurut Prof Henry, keadilan tidak hanya tentang menghukum, tetapi juga harus mampu mengembalikan apa yang dirampas dari rakyat untuk kesejahteraan bersama. Ide-ide Foucault tentang manajemen aset koruptor menjadi aset negara untuk kepentingan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, dianggap relevan dengan RUU tersebut. Namun, dia juga memperingatkan tentang potensi penyalahgunaan RUU tersebut tanpa pengawasan independen, yang dapat digunakan sebagai alat represi politik.
Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini juga mencontohkan kasus di Rusia, di mana Undang-Undang Perampasan Aset digunakan untuk menargetkan pengusaha dan aktivis kritis terhadap pemerintah. Dengan demikian, dukungan Profesor Henry terhadap pelibatan PPATK dalam RUU Perampasan Aset dapat dianggap sebagai langkah positif dalam upaya memerangi korupsi dan menciptakan keadilan bagi masyarakat.
