PDIP menilai ambang batas parlemen masih relevan dalam sistem presidensial, bukan sekadar untuk menyaring partai di parlemen, tetapi juga untuk menjaga agar demokrasi tetap bekerja lebih efektif. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya kini tengah mengkaji besaran parliamentary threshold yang dianggap paling ideal, seiring kebutuhan memperkuat konsolidasi politik di tingkat nasional.
PDIP: Threshold Dibutuhkan untuk Perkuat Sistem
Menurut Hasto, ambang batas parlemen menjadi salah satu instrumen penting agar sistem presidensial tidak terjebak dalam fragmentasi politik yang terlalu besar. Karena itu, PDIP memandang aturan tersebut tetap diperlukan untuk menjaga efektivitas pemerintahan dan memperkuat arah konsolidasi demokrasi.
Dalam keterangannya, Hasto menegaskan bahwa pembahasan soal angka ideal masih terus dilakukan internal partai. PDIP, kata dia, ingin memastikan ukuran yang dipakai benar-benar mendukung stabilitas politik tanpa mengabaikan prinsip keterwakilan.
Respons PDIP atas Isu Makan Bergizi Gratis
Di sela pernyataannya, Hasto juga menanggapi sorotan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan dikaitkan dengan isu keracunan. Ia menilai pengawasan terhadap mitra penyedia makanan harus diperketat agar penggunaan dana publik benar-benar tepat sasaran dan aman bagi penerima manfaat.
Ia tidak merinci langkah teknis yang harus ditempuh, namun menekankan bahwa program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh longgar dalam pengawasan.
Kader Diminta Tetap Kritis dan Turun ke Lapangan
Untuk kerja politik di daerah, Hasto meminta kader PDIP di lembaga legislatif tetap bersikap kritis dan aktif memperjuangkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan warga, termasuk pendidikan gratis yang tepat sasaran. Ia menilai kerja politik tidak cukup berhenti di ruang rapat, melainkan harus hadir di tengah persoalan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Hasto hadir bersama Ananda Emira Moeis dan Edy Damansyah dari DPD PDIP.
Gerakan Merawat Pertiwi dan Simbol Ekologi
PDIP juga menegaskan komitmennya pada isu lingkungan lewat aksi simbolis penyerahan bibit pohon kepada jurnalis dalam rangka Gerakan Merawat Pertiwi. Hasto menyebut langkah itu sebagai bagian dari upaya pelestarian tanaman endemik daerah.
Ia bahkan menekankan bahwa setiap kepala daerah dari PDIP diharapkan membangun kebun raya sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Bagi PDIP, isu ekologi tidak diposisikan sebagai pelengkap seremoni, melainkan bagian dari kerja politik yang harus terlihat dalam kebijakan dan tindakan di lapangan.
Source link
