Pentingnya Awasi Potensi Korupsi di Sektor Bisnis RI Pasca Pembatalan Tarif Trump

Kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memang menjadi sorotan utama bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berdampak pada iklim perdagangan Indonesia sebagai negara mitra bisnis. Menanggapi hal ini, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dinamika perdagangan global mempengaruhi sektor usaha dalam negeri, yang berpotensi membuka ruang bagi praktik korupsi dalam hubungan antara pemerintah dan sektor swasta. KPK berperan dalam memastikan iklim bisnis yang terjaga dari tindak pidana korupsi dengan mencegah potensi rasuah yang mungkin terjadi. Budi menekankan pentingnya penguatan integritas dan nilai-nilai antikorupsi tidak hanya di pihak pemerintah, tetapi juga di sektor swasta yang turut berperan sebagai penyedia barang dan jasa. Langkah preventif harus dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan baik pihak pemerintah maupun pelaku usaha. Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga iklim bisnis yang sehat dan bebas dari praktik korupsi yang merugikan.

Source link