Kenaikan Gaji Kepala Daerah: Solusi Anti Korupsi?
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menegaskan bahwa usulan kenaikan gaji tidak termasuk dalam lingkup kerjanya. Menurutnya, hal tersebut merupakan wewenang Kementerian Keuangan dan pemerintah pusat.
Ruang Lingkup Gaji Kepala Daerah
“Terkait gaji yang ditingkatkan, mungkin lebih baik ditujukan kepada Kementerian Keuangan atau pemerintah daerah untuk mengetahui besaran gaji yang layak untuk kepala daerah, sehingga mereka tidak tergantung pada penghasilan tambahan,” ujar Taufik saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.
Namun demikian, Taufik menegaskan bahwa peningkatan gaji tidak secara langsung berhubungan dengan tingkat korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Hal ini telah dianalisis oleh tim penelitian internal KPK.
Korelasi antara Gaji dan Tindak Koruptif
“Terdapat beberapa kajian dari Litbang KPK yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara kenaikan gaji seorang pejabat negara dengan tingkat korupsi yang terjadi,” jelas Taufik.
Selain itu, Taufik menekankan bahwa modus korupsi tetap ada tanpa memandang besaran gaji. Yang menjadi kunci tetap pada integritas masing-masing pejabat.
Sumber: Liputan6
