AHY Ingatkan TNI-Polri Tetap Netral dalam Politik
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya sikap netral dan profesional dari jajaran TNI-Polri dalam konteks politik, terutama dalam proses pemilu. AHY mengingatkan bahwa gerakan reformasi tahun 1998 hadir untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dengan menekan pemusatan kekuasaan dan praktik korupsi.
Profesional dan Netral
Dalam pidato politik yang disampaikannya dalam perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat, AHY menegaskan bahwa seluruh aparat negara, termasuk TNI, Polri, intelijen, dan lainnya, harus tetap netral dan profesional. Segala bentuk keterlibatan dalam politik praktis harus dihindari untuk menjaga amanah reformasi yang telah terjadi.
“TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus tetap profesional dan netral. Mereka adalah milik rakyat dan harus bisa menjaga netralitasnya, terutama saat menjalankan tugas dalam setiap tahapan pemilu,” tegas AHY.
Demokrasi dan Kepentingan Rakyat
AHY juga menekankan bahwa fasilitas negara harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis. Dalam konteks pemilu, AHY meminta agar seluruh peserta pemilu diperlakukan secara adil dan menghormati hasil pemilu sebagai manifestasi kehendak rakyat.
“Rakyat berhak untuk memilih dan dipilih. Tidak ada yang boleh menghalangi proses demokrasi ini. Pemenang pemilu haruslah yang mendapat kepercayaan dari rakyat, dan yang kalah harus juga menghormati keputusan rakyat,” paparnya.
Menurut AHY, pengalaman dalam proses pergantian kekuasaan selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono harus dijadikan contoh bagi kader Partai Demokrat. Kekuasaan merupakan amanah yang memiliki batas waktu, dan harus diserahkan secara demokratis tanpa konflik.
“Kekuasaan bukanlah untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menghormati batas waktunya,” pungkas AHY.
