Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri. Foto: DPRD Kota Bogor jpnn.com, KOTA BOGOR – Laporan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor sepanjang November 2023, menyebutkan bahwa 400.098 orang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri mengatakan, angka tersebut terbilang fantastis. Sebab, merujuk kepada jumlah penduduk Kota Bogor yang berjumlah 1.122.772 jiwa, maka 35,63 persen warga Kota Bogor masih membutuhkan uluran tangan dari pemerintah. “Bisa kita artikan sepertiga jumlah penduduk Kota Bogor masih membutuhkan bantuan dari Pemerintah,” ujar Gus M, sapaannya, dalam keterangannya, Rabu (27/12). Berdasarkan data tersebut, Gus M kembali menyoroti belum optimalnya penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemkot Bogor. Sebab dari data Rasio Gini yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, di Kota Bogor terdapat ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi. Pada 2022, angka Rasio Gini Kota Bogor berada di angka 0,430 dan diketahui angka tersebut lebih tinggi dari Rasio Gini nasional yang pada 2022 berada di angka 0,381. Gus M menilai ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kota Bogor menunjukkan indikator pertumbuhan ekonomi belum merata. Selain itu, program pemerintah belum dapat dirasakan setiap lapisan masyarakat.
Sebanyak 35 persen warga Kota Bogor masuk dalam daftar DTKS yang menjadi penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
