Selasa, 02 Januari 2024 – 19:05 WIB
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kiri) di kantor partainya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/1). Foto: Dokumen DPP PDIP
jpnn.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) memang perlu disalurkan sesuai dengan program yang telah ditentukan. Untuk alasan itu, ia meminta agar bansos disalurkan tanpa adanya politisasi.
Menurutnya, PDI Perjuangan adalah partai yang ingin melindungi rakyat kecil, seperti yang menjadi tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga dengan tema “Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara”.
“PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem,” kata Hasto dalam konferensi pers awal tahun di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).
Menurutnya, sudah menjadi tanggung jawab negara dalam membantu masyarakat miskin, dan PDI Perjuangan akan mendukung Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmen kerakyatan.
“Dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik,” kata Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu.
Hasto juga menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin. Ia menyebut program KTP Sakti yang dibuat oleh paslon nomor urut tiga itu untuk mendorong penyaluran bansos tepat sasaran.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta bansos tetap disalurkan sesuai program dan tidak dipolitisasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
